Kompas.com - 12/01/2015, 19:19 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Jakarta Monorail (PT JM) Sukmawati Syukur mengaku belum dapat memutuskan langkah selanjutnya dalam menghadapi rencana pembatalan proyek monorel oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengaku ingin mengetahui rencana konkret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebenarnya. Sebab, menurut dia, selama ini, Ahok lebih banyak berbicara perihal pembatalan proyek monorel di media bukan langsung kepada PT JM.

"Rencana Pak Ahok kan berubah-ubah terus, yang jelas kami merasa diperlakukan tidak adil," kata Sukmawati, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/1/2015).

Bahkan, lanjut dia, jika Pemprov DKI melakukan pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak, Sukmawati mengancam akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sukmawati mengklaim, PT JM merupakan mitra resmi Pemprov DKI untuk membangun monorel di Jakarta. "Jangan lupa bahwa kami memiliki perjanjian kerja sama. Ada pasal yang mengatur soal pemutusan hubungan kerja sama dan mungkin kami akan mengambil langkah hukum, jika hak PT JM sebagai mitra resmi Pemprov DKI diabaikan," tukas Sukmawati. 

Lebih lanjut, ia mengklaim kendala utama terhambatnya proyek pembangunan monorel di Jakarta hanya karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur Basuki. Sukmawati menambahkan, PT JM memiliki modal dalam membangun monorel untuk rute blue line (jalur biru) dan green line (jalur hijau).

"Kendalanya yang utama karena tidak mendapat dukungan Gubernur dan birokrasinya. Masalah apapun kalau didukung Gubernurnya, pasti program bisa jalan kok," kata Sukmawati.

Sekedar informasi sejak regroundbreaking oleh mantan Gubernur DKI Joko Widodo, pada Oktober 2013 lalu, tak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT JM. Proyek monorel di depan Hotel Four Season pun terbengkalai dan ditutupi oleh seng tinggi. Di dalamnya hanya terdapat rumput liar, tanah, serta sebuah alat berat.

Pemprov DKI mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) baru kepada PT JM. Di dalamnya terdapat berbagai klausul baru yang harus dipenuhi PT JM untuk dapat membangun proyek yang total investasinya mencapai Rp 15 triliun. 

Gubernur Basuki berencana membatalkan proyek monorel karena PT JM akan membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Selain itu, PT JM juga tidak mampu membuktikan kepada DKI kalau memiliki modal untuk membangun monorel.

Hal ini dapat dilihat dari persyaratan jaminan bank sebesar 30 persen dari total investasi monorel yang tidak dapat dipenuhi PT JM. PT JM sendiri hanya mampu memenuhi sebesar 0,5 persen dari total investasi kepada Pemprov DKI.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.