Kompas.com - 30/01/2015, 19:00 WIB
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi pengendara sepeda motor masuk ke Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat akhirnya menuai protes. Empat pengendara motor, yakni Wahyudin, Naek Efendi, Bona Ricki Jeferson Siahaan, dan Untung, mengajukan uji materi.

Keempat warga pemakai moda sepeda motor ini mengajukan permohonan uji materi atas kebijakan Pemprov DKI ke Mahkamah Agung. Alasan mereka membawa kasus ini ke ranah hukum adalah kebijakan itu tidak hanya melanggar aturan yang lebih tinggi, tetapi juga menghambat mobilitas warga yang berkantor di sepanjang jalan tersebut.

Padahal, untuk saat ini sepeda motor adalah moda yang paling efektif bermobilitas di tengah lalu lintas Kota Jakarta yang karut-marut. Mereka menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya pro kepada kelompok ekonomi mapan dan bukan kepada kelompok ekonomi sederhana.

Basuki menepis semua anggapan itu. Menurut Basuki, pelarangan itu, selain untuk melindungi jiwa pengendara sepeda motor, juga untuk ketertiban dan manajemen lalu lintas. Basuki ingin mendorong warga berpindah ke angkutan umum dan menekan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan dan cakupan layanan angkutan publik. Bahkan, dirinya berencana memperluas kawasan pembatasan.

Perlu diberi waktu

Lepas dari pro dan kontra kebijakan itu, tidak ada salahnya kebijakan itu dievaluasi kembali. Sepanjang kondisi riil, kebijakan pelarangan sepeda motor dan penyediaan transportasi publik sesuai dengan standar pelayanan minimum belum berjalan pararel.

Sebab, dengan kondisi seperti itu, publik harus menanggung risiko peningkatan biaya transportasi dan waktu tempuh yang makin panjang. Hal itu terjadi karena kurangnya keterpaduan perencanaan, sinkronisasi, dan harmonisasi antara pembangunan (implementasi) dan perencanaan. Kondisi itu diperburuk lagi dengan belum adanya koordinasi antarwilayah sekitar.

Selain itu, yang membuat moda transportasi buruk dan tidak diminati warga adalah kondisinya tidak nyaman dan tidak aman. Para pengguna tak hanya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tarif, tetapi juga ”membayar” para preman dan pengamen yang berada di dalam bus atau mikrolet.

Banyak faktor kenapa mereka nekat menerobos larangan dan tak juga mau berpindah ke transportasi publik, antara lain karena tidak pasti, tidak terjadwal waktu kedatangan, dan waktu perjalanannya lama. Bahkan, transportasi publik saat ini, terutama reguler, kondisinya amburadul dan miskin informasi kepada penumpang.

Semua itu terjadi karena tak ada integrasi dari sistem tiket dan jadwal antarmoda. Sementara meminta penataan trayek dan ketertiban angkutan kepada para pemilik dan pengelola sulit karena sistem kepemilikannya pribadi.

Berbagai faktor ini membuktikan sangat tidak adil jika di satu sisi warga dipaksa untuk tertib, tetapi di sisi lain pemerintah abai terhadap kewajibannya menyediakan transportasi publik yang baik, membersihkan jalanan dari kantong parkir liar, dan menilang angkutan umum yang ngetem. Rakyat siap tertib, tetapi pemerintah juga wajib memenuhi janjinya. (Banu Astono)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penembakan di Tambora oleh Pria Berjaket Ojol

Kronologi Penembakan di Tambora oleh Pria Berjaket Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 10.047 Angkot di Jakarta Sudah Terintegrasi JakLingko pada 2030

Pemprov DKI Targetkan 10.047 Angkot di Jakarta Sudah Terintegrasi JakLingko pada 2030

Megapolitan
Jasad Waria Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Salon di Bekasi

Jasad Waria Ditemukan Tewas Membusuk di Dalam Salon di Bekasi

Megapolitan
Dishub DKI Akan Evaluasi Uji Coba Rekayasa Lalin di Persimpangan Cipete

Dishub DKI Akan Evaluasi Uji Coba Rekayasa Lalin di Persimpangan Cipete

Megapolitan
Kritik Anies soal Halte Bundaran HI, Ketua DPRD DKI: Pesan Bung Karno Jangan Lupa Sejarah

Kritik Anies soal Halte Bundaran HI, Ketua DPRD DKI: Pesan Bung Karno Jangan Lupa Sejarah

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Dilaporkan ke Polisi Buntut Konten Prank KDRT

Baim Wong dan Paula Dilaporkan ke Polisi Buntut Konten Prank KDRT

Megapolitan
Anies Resmikan Terminal Penumpang di Pelabuhan Muara Angke

Anies Resmikan Terminal Penumpang di Pelabuhan Muara Angke

Megapolitan
Pemerkosaan Anak terjadi 3 Kali di Jakut, Kak Seto: Ini Fenomena Gunung Es

Pemerkosaan Anak terjadi 3 Kali di Jakut, Kak Seto: Ini Fenomena Gunung Es

Megapolitan
Komnas Perempuan Sebut Baim Wong-Paula Tak Cukup Sekedar Minta Maaf Usai Buat Konten 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Sebut Baim Wong-Paula Tak Cukup Sekedar Minta Maaf Usai Buat Konten "Prank" KDRT

Megapolitan
Diusung Jadi Capres, Anies Singgung saat Jadi Oposisi Nasdem di Pilkada DKI 2017

Diusung Jadi Capres, Anies Singgung saat Jadi Oposisi Nasdem di Pilkada DKI 2017

Megapolitan
Masyarakat Diingatkan Tak Buat Konten Sembarangan di Kantor Polisi, Buntut Konten 'Prank' KDRT Baim Wong-Paula

Masyarakat Diingatkan Tak Buat Konten Sembarangan di Kantor Polisi, Buntut Konten "Prank" KDRT Baim Wong-Paula

Megapolitan
10 Remaja Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Kebayoran Baru, Satu Celurit dan 2 Stik Golf Disita

10 Remaja Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Kebayoran Baru, Satu Celurit dan 2 Stik Golf Disita

Megapolitan
Operasi Zebra Dimulai Hari Ini, Berikut Rincian 14 Pelanggaran yang Ditindak...

Operasi Zebra Dimulai Hari Ini, Berikut Rincian 14 Pelanggaran yang Ditindak...

Megapolitan
Anies Diusung Nasdem Jadi Capres, Politikus PDI-P Singgung Program Pemprov DKI yang Belum Tuntas

Anies Diusung Nasdem Jadi Capres, Politikus PDI-P Singgung Program Pemprov DKI yang Belum Tuntas

Megapolitan
Anies Diusung Jadi Capres, F-PDIP DPRD: Jangan Gunakan 'Panggung' Gubernur untuk Fondasi Pilpres

Anies Diusung Jadi Capres, F-PDIP DPRD: Jangan Gunakan "Panggung" Gubernur untuk Fondasi Pilpres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.