Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tegaskan Penyusunan APBD DKI Tetap Gunakan "E-budgeting"

Kompas.com - 16/02/2015, 21:21 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Basuki menjelaskan, program ini merupakan instruksi Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI. Hanya saja saat penyusunan anggaran tahun 2013 dan 2014, pihaknya masih menerima banyak penolakan. Sehingga, tahun 2015 ini, Basuki menegaskan akan memaksa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting. 

"(e-budgeting) ini kan programnya Pak Jokowi, Presiden ingin e-budgeting," kata Basuki di Gedung BKKBN, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015).

Apabila sistem e-budgeting sukses menghilangkan anggaran "siluman", maka Jakarta akan menjadi model bagi provinsi lainnya. Selain itu, sistem e-budgeting juga dapat diterapkan di tingkat pemerintah pusat. Nantinya, Presiden bisa mengunci seluruh anggaran kementerian serta provinsi. Apabila ada kegiatan yang dirasa tidak masuk akal, Presiden bisa langsung mencoret dan mengunci kegiatan. 

Sistem e-budgeting ini, lanjut Basuki, dapat mencegah oknum PNS maupun legislatif untuk bermain-main anggaran. Sebab, pihak yang memiliki kata kunci (password) e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI.

"Tanpa password saya, Sekda, Kepala Bappeda, dan lainnya, kamu enggak bisa ubah anggaran. Nah, sistem ini yang mereka (DPRD) protes. Kalau (susun) anggaran masih pakai microsoft excel, pasti (anggaran) kamu ubah-ubah," kata Basuki. 

Sistem e-budgeting digunakan sejak pengusulan anggaran di dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Setiap mata anggaran yang diusulkan ini harus disetujui Basuki sebagai pimpinan tertinggi di Ibu Kota.

Basuki memiliki hak untuk mencoret anggaran yang dirasanya tidak perlu. Kemudian jika APBD sudah disahkan dalam paripurna, tidak perlu lagi ada pembahasan antara komisi dengan SKPD DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan TikToker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com