DPRD DKI Tegaskan Belum Ada Kesepakatan dengan Ahok soal APBD

Kompas.com - 20/02/2015, 15:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelatihan serta penyuluhan Keluarga Berencana, di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI-P Jhoni Simanjuntak menegaskan, belum ada titik temu antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mengenai APBD.

"Belum ada titik temu. Hak angket akan tetap kami lanjutkan. Sekarang masih pengumpulan tanda tangan," ujar Jhoni ketika dihubungi, Jumat (20/2/2015).

Meski begitu, Jhoni berharap urusan APBD bisa segera selesai. Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri pun siap menjadi mediator dalam masalah ini.

Jhoni kembali menegaskan alasan DPRD DKI yang memilih menggunakan hak angket ini, yaitu untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak selalu benar. Jhoni mengatakan, hal itu dimaksudkan agar tidak ditiru masyarakat atau kepala daerah lainnya.

Saat ini, DPRD DKI masih mengumpulkan tanda tangan semua anggota DPRD DKI. Meski begitu, Jhoni mengklaim tidak masalah jika tanda tangan yang dikumpulkan tidak mencapai keseluruhan jumlah anggota Dewan.

Dia mengatakan, tanda tangan dari dua fraksi saja sudah cukup. Akan tetapi, dia mengklaim semua fraksi sepakat dengan penggunaan hak angket ini. Dia yakin semua anggota Dewan akan tanda tangan.

Sebelumnya, Basuki dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena dianggap sudah mengirimkan draf pengajuan APBD yang bukan dari hasil pembahasan dengan DPRD. Padahal, seharusnya, pria yang akrab disapa Ahok itu mengajukan draf APBD yang sudah dibahas bersama dengan Dewan.

Sebelum hak angket, seharusnya ada satu tahapan lagi berupa hak interpelasi, yakni hak DPRD untuk bertanya dan meminta penjelasan kepada kepala daerah mengenai kebijakan atau keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Namun, hak itu tidak diambil lantaran DPRD mengklaim sudah tahu jelas apa salah Basuki.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X