Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2015, 17:43 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan data ajuan "anggaran siluman" di Dinas Pendidikan DKI oleh DPRD DKI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Anggaran siluman itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada paripurna, 27 Januari 2015 lalu. Menurut Basuki, seluruh ajuan DPRD itu telah ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman.

"Tetapi, di versi APBD yang telah ditandatangani mereka (anggota DPRD), keluar angka-angka seperti ini. Pantas enggak membeli barang-barang kayak begitu, sementara bangunan sekolah di Jakarta masih banyak yang begitu jelek, itu kan enggak pantas," kata Basuki kesal, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). 

Anggaran yang telah dibahas dengan komisi ini dikirim DPRD ke DKI, dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hanya saja, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak lagi melakukan pembahasan paska pengesahan APBD. 

DKI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

Kemudian, Basuki meminta pengawal pribadinya untuk mengambil sejumlah data usulan-usulan program "siluman" oleh DPRD DKI di Dinas Pendidikan.

"Ini yang saya bilang temuan siluman. Lihat nih semua, pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk SMP sebesar Rp 6 miliar, masuk akal enggak? (Anggaran) ini mah buat bangun sekolah di kampung saya. Daripada beli UPS lebih baik beli genset saja, gila enggak beli UPS untuk sekolah sampai Rp 6 miliar, dari mana coba?," kata Basuki sambil menunjuk-nunjuk kertas usulan DPRD itu. 

Menurut Basuki, ajuan anggaran "siluman" itu tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan. Namun juga di SKPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Seluruh usulan anggaran "siluman" itu totalnya mencapai Rp 12,1 triliun.

"Jadi DPRD ini DPRD apaan? Dibilang yang tidak beretika itu Ahok (Basuki), terus yang nyolong (uang) begini beretika? Ahok tidak setuju usulan ini dibilang tidak beretika dan yang setuju usulan ini beretika. Coba saja tanya Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gimana," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bawaslu DKI Bakal Panggil Gibran Rakabuming Terkait Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Bawaslu DKI Bakal Panggil Gibran Rakabuming Terkait Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta

Megapolitan
'Walau Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi, Bukan Berarti Warganya Enggak Boleh Memilih'

"Walau Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi, Bukan Berarti Warganya Enggak Boleh Memilih"

Megapolitan
4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Polisi: Pelakunya Diduga Orangtuanya Sendiri

4 Bocah Ditemukan Tewas di Jagakarsa, Polisi: Pelakunya Diduga Orangtuanya Sendiri

Megapolitan
Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Megapolitan
Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com