Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

Kompas.com - 17/03/2015, 13:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada oknum pegawai negeri sipil yang memasukkan sejumlah anggaran yang dinilai tak perlu ke dalam Rancangan APBD DKI 2015. Ada pos-pos anggaran senilai total Rp 2 triliun yang lolos dan masuk draf APBD yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

"Terlihat, kok, (siapa yang memasukkan dalam APBD 2015), kami sudah tahu, maka saya stafkan. Ada eselon 4, eselon 3, dan mungkin ada eselon 2 terlibat," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (16/3).

Temuan itu terungkap dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan APBD 2015 yang disampaikan tim evaluasi Kemendagri ke Pemprov DKI, Rabu (11/3) lalu. Ada sekitar Rp 2 triliun yang lolos "sensor" dan masuk rancangan versi Pemprov DKI. Angka itu diduga bagian dari Rp 12,1 triliun anggaran siluman yang dinilai tidak perlu.

Basuki menambahkan, selain dari hasil evaluasi Kemendagri, ketidaksinkronan anggaran antara versi Pemprov DKI dan DPRD DKI juga terlihat dari situs kawalapbd.org yang dibangun Ainun Najib, pembangun situs kawalpemilu.org dalam pemilu presiden tahun lalu. Dalam situs itu, ada selisih Rp 10,5 triliun di antara kedua versi tersebut.

Menurut Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun, pihaknya akan meneliti lebih lanjut keterlibatan PNS dalam perencanaan APBD 2015. "Kami akan melihat apakah seluruh APBD yang disusun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) benar-benar hasil pembahasan atau tidak, atau jangan-jangan ada yang nakal dan memasukkan anggaran," ujarnya.

Perbaiki rancangan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan, sesuai hasil evaluasi Kemendagri, ada sejumlah poin dalam rancangan APBD 2015 yang harus diperbaiki. Perbaikan itu, antara lain, pengalihan anggaran seperti pembangunan gedung sekolah dari dinas perumahan ke dinas pendidikan, pembangunan puskesmas dari dinas perumahan ke dinas kesehatan, serta kantor kelurahan dan kecamatan dari dinas perumahan ke wali kota. Ada 52 paket pos yang dialihkan dari satu SKPD ke SKPD lain.

Selain pengalihan, ada nomenklatur yang harus diperbaiki karena dinilai tak tepat, seperti operasional wali kota, dinas, suku dinas, dan kecamatan. Kata "operasional" akan diganti menjadi peningkatan kualitas layanan umum pemerintahan. Jumlahnya ada 986 nomenklatur dengan nama-nama yang tak tepat.

Saefullah menambahkan, tim evaluasi Kemendagri juga mengusulkan efisiensi anggaran sehingga ada penambahan dan pengurangan anggaran pada sejumlah nomenklatur.

Kemendagri menilai, tunjangan PNS sebesar Rp 16,5 triliun atau sekitar 24,5 persen total APBD DKI dinilai tidak wajar dan tidak rasional dari segi proporsi anggaran. Namun, Pemprov DKI berencana mempertahankannya karena terkait dengan reformasi birokrasi yang ditempuh sejak awal tahun ini.

"Jika dibandingkan banyak daerah lain yang mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 50 persen (dari total APBD) untuk belanja pegawai, porsi 24,5 persen di DKI itu relatif kecil dan tak ada aturan yang dilanggar (dengan besaran itu). Terlebih, kami menghemat anggaran triliunan rupiah dengan menghapus banyak pos yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan pejabat, seperti honor, fee proyek, dan biaya pengendalian teknis," papar Saefullah.

Menurut dia, Pemprov DKI berencana menyelesaikan revisi dan membahasnya bersama DPRD setidaknya hingga Kamis (19/3). Terkait itu, DPRD berencana menggelar pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah pada Selasa (17/3) ini. (MKN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Megapolitan
Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Megapolitan
Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Megapolitan
Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Megapolitan
Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Megapolitan
Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Megapolitan
Gibran Rakabuming Sumbang Sapi Seberat 500 Kg ke Masjid Agung Al-Azhar

Gibran Rakabuming Sumbang Sapi Seberat 500 Kg ke Masjid Agung Al-Azhar

Megapolitan
Habis Isi Bensin, Motor Pedagang Tahu Bulat Hangus Terbakar di Pamulang

Habis Isi Bensin, Motor Pedagang Tahu Bulat Hangus Terbakar di Pamulang

Megapolitan
Mendiang Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Puluhan Tahun Tak Dapat Bantuan gara-gara Tak Urus Administrasi

Mendiang Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Puluhan Tahun Tak Dapat Bantuan gara-gara Tak Urus Administrasi

Megapolitan
Ingin 'Naik Kelas', Pemilik Konfeksi di Tambora Harap Ada Binaan dari Pemerintah

Ingin "Naik Kelas", Pemilik Konfeksi di Tambora Harap Ada Binaan dari Pemerintah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com