Jika Jakarta Pakai Anggaran Tahun Lalu, Kemendagri Harus "Pasang Mata"

Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto, berharap Kementerian Dalam Negeri lebih berperan agar pembangunan Jakarta tidak mengalami hambatan akibat anggaran yang dipakai bukanlah anggaran kebutuhan yang sebenarnya.

"Kami punya sejumlah catatan berdasarkan temuan kajian (anggaran) ini. Kami menilai DPRD bertanggung jawab atas penerbitan Pergub APBD yang akan berdampak pada macetnya pembangunan Jakarta," kata Yenny Sucipto, dalam bincang politik di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Menurut mereka, Kemendagri harus konsisten mengulas Pergub APBD DKI dan mencoret anggaran-anggaran yang tidak menjadi prioritas. [Baca: Terancam Pakai APBD-P 2014, Ahok Tak Jadi Beli Tanah]

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang ikut menghadiri bincang politik tersebut mengungkapkan hal senada dengan catatan Fitra.

"Kita harus reformulasikan betul anggaran agar pengeluaran tepat digunakan pada kegiatan prioritas seperti pembangunan fasilitas umum, komunitas juga dapat ikut mengawasi pengeluaran anggaran tersebut nantinya," kata Reydonnyzar.

Lebih lanjut, Reydonnyzar mengatakan biaya operasional pegawai akan dipotong bila anggaran 2014 jadi digunakan.

"Yang boleh dikeluarkan pagu belanja hanyalah belanja wajib, belanja mengikat seperti gaji pegawai 12 bulan, serta belanja untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, MRT, transjakarta, dan jalan layang. Di luar itu akan ada pemotongan, seperti biaya perjalanan dinas," ujar dia.