Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Komunikasi Sebut Gagalnya Mediasi Pemprov DKI dan DPRD Salah Kemendagri

Kompas.com - 26/03/2015, 16:06 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan sudah sewajarnya mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu tak membuahkan hasil.

Hal tersebut seperti yang diucapkan Emrus dalam rapat angket bersama tim pansus hak angket di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/3/2015).

"Dalam hal ini, yang salah Kemendagri. Setting mediasi tidak kayak begitu," ujar Emrus. Hal yang dimaksud oleh Emrus lebih kepada tatanan ruang mediasi saat itu.

Ketika itu, kursi-kursi untuk anggota DPRD dan pejabat SKPD dipisahkan di sisi kiri dan kanan. Kemudian, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama duduk di depan bersama dengan Direktur Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi Tumenggung.

Menurut Emrus, tatanan tersebut kurang tepat. "Seharusnya, sama semuanya, berada pada meja bundar," ujar Emrus.

Dengan seperti itu, semua pihak merasa memiliki kedudukan yang sama. Kedua pihak juga lebih membaur.

Seharusnya, kata Emrus, yang memimpin mediasi saat itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hal ini agar pemimpin mediasi dapat memegang kendali atas perseteruan eksekutif dan legislatif itu.

Bahkan, kata Emrus, jika perlu, Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin mediasi ketika itu.

"Andaikan Jokowi atau JK yang datang, tidak akan terjadi ricuh," ujar Emrus. Mediasi antara DPRD dan Pemprov DKI memang berakhir ricuh saat membahas RAPBD versi eksekutif dan legislatif di Gedung Kemendagri, Kamis (5/3/2015) lalu.

Sejumlah legislator menuding, pihak eksekutif mendapat tekanan dari Basuki. "Kalian lawan seharusnya, lawan itu. Tidak berhak dia itu jadi gubernur," dan "Semua SKPD dibuat merana, kasihan bapak-bapak ini," adalah dua di antara sekian kalimat yang dikeluarkan anggota DPRD DKI saat mediasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com