Kompas.com - 30/03/2015, 17:34 WIB
Kondisi permukaan Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sampah sebelumnya menutup permukaan kali itu. Rabu (12/2/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusKondisi permukaan Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sampah sebelumnya menutup permukaan kali itu. Rabu (12/2/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Satpol PP Jakarta Timur dituding warga Kali Cipinang ikut membantu memanipulasi tanda tangan untuk kepentingan penggusuran. Namun, kabar mengenai hal ini dibantah oleh Camat Jatinegara Sofian Taher.

"Enggak ada seperti itu," kata Sofian, kepada Kompas.com, Senin (30/3/2015). Kata dia, rencana penggusuran sudah melalui tahapan sosialisasi kepada warga sebanyak dua kali di kelurahan setempat.

Sofian membenarkan penggusuran terkait proyek pembangunan sodetan Ciliwung-KBT. "Ini untuk kepentingan umum, untuk masyarakat luas," ujar Sofian.

Menurut dia, penggusuran bakal dilakukan terhadap 65 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut dan para pengontrak lainnya. Rencananya, minggu depan penertiban bakal dilakukan.

Dia memastikan tidak ada ganti rugi bagi warga. "Tidak ada ganti rugi melainkan relokasi ke rusun. Karena mereka menempati tanah pengairan," ujar Sofian. [Baca: Warga Kali Cipinang Merasa Ditipu Satpol PP]

Secara terpisah, Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Hartono, tak mau berkomentar terkait anak buahnya yang disebut ikut membantu seorang warga Kali Cipinang memanipulasi tanda tangan.

"Kalau itu saya enggak tahu, tetapi konfirmasi ke Pak Lurah," ujar Hartono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, pemberitahuan dan sosialisasi kepada warga sudah dilaksanakan melalui kelurahan. "Jadi tahap sosialisasi dan pemberitahuannya itu sudah dilaksanakan," ujar Hartono.

Warga di RT 12 RW 06 di bantaran Kali Cipinang saat ini khawatir dengan rencana penggusuran. Warga menyebut ada sekitar 197 kepala keluarga yang bakal terancam digusur.

Terkait masalah ini mereka menuntut ganti rugi terhadap pemerintah. Meskipun mereka mengakui bahwa tanah tersebut milik pemerintah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Megapolitan
Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Megapolitan
Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Megapolitan
Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Megapolitan
Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Megapolitan
Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Megapolitan
Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.