Ahok Bingung, Zaman Foke DKI Kehilangan Aset tetapi Diberi Nilai Baik oleh BPK

Kompas.com - 07/07/2015, 11:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat DKI kehilangan aset pada masa Fauzi Bowo, BPK malah memberi nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Basuki mengatakan, lemahnya kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan pihak ketiga serta banyaknya peralihan aset pemerintah ke swasta sudah banyak terjadi pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Sementara itu, dua tahun berturut-turut, saat Basuki masih menjabat Wakil Gubernur dan kini menjadi Gubernur DKI, opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan tahun 2013 dan 2014 menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

"Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa laporan keuangan. Kenapa zaman Pak Foke (Fauzi) itu dapat opini WTP dengan kasus kehilangan aset yang sama. Sekarang kami sedang perbaiki kehilangan aset itu, dapat (opini) WDP," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mempermasalahkan opini yang diberikan BPK tersebut. Bahkan, jika BPK tidak mau memberikan pendapatnya atau memberi opini Disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintahannya, Basuki juga akan menerimanya. Sebab, menurut dia, yang menentukan keberhasilannya menjadi Gubernur DKI adalah warga DKI, bukanlah BPK atau opini WTP, WDP, ataupun Disclaimer.

Terbukti, Fauzi yang meraih opini WTP dari BPK tetap saja kalah dalam Pilkada DKI 2012 dengan pasangan Joko Widodo-Basuki.

"Jadi, tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong. Nah, sekarang standar harus dibuat jelas juga bagi BPK. Orang yang melakukan mark-up padahal proses tendernya benar, itu juga harus berani diusut dan ditangkap," kata Basuki. 

Basuki mengaku ingin menyampaikan protesnya ini kepada BPK saat rapat paripurna laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan tahun 2014 yang berlangsung pada Senin (6/7/2015) kemarin. Hanya, Basuki tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan memberi pidato di sana.

Setelah anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan pidatonya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi langsung menginstruksikan penyerahan laporan tersebut dan menutup rapat paripurna.

"Kayaknya DPRD sengaja atur supaya saya enggak ngomong, padahal seharusnya begitu opini disampaikan BPK, saya harus ikut ngomong, paling tidak ucapkan terima kasih dan sudah saya siapin pidatonya. Eh, tiba-tiba enggak boleh (pidato). Ya sudah, saya ikuti, saya enggak punya hak interupsi, saya bukan anggota DPRD," kata Basuki.

BPK baru saja memberi opini terhadap kinerja Pemprov DKI tahun 2014. Moermahadi mengungkapkan salah satu hal yang menjadi catatan BPK, yakni belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga sehingga berpotensi merugikan Pemprov DKI senilai Rp 3,58 triliun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.