Ahok Bingung, Zaman Foke DKI Kehilangan Aset tetapi Diberi Nilai Baik oleh BPK

Kompas.com - 07/07/2015, 11:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat DKI kehilangan aset pada masa Fauzi Bowo, BPK malah memberi nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Basuki mengatakan, lemahnya kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan pihak ketiga serta banyaknya peralihan aset pemerintah ke swasta sudah banyak terjadi pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Sementara itu, dua tahun berturut-turut, saat Basuki masih menjabat Wakil Gubernur dan kini menjadi Gubernur DKI, opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan tahun 2013 dan 2014 menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

"Makanya saya minta standar BPK harus jelas juga dalam memeriksa laporan keuangan. Kenapa zaman Pak Foke (Fauzi) itu dapat opini WTP dengan kasus kehilangan aset yang sama. Sekarang kami sedang perbaiki kehilangan aset itu, dapat (opini) WDP," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mempermasalahkan opini yang diberikan BPK tersebut. Bahkan, jika BPK tidak mau memberikan pendapatnya atau memberi opini Disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintahannya, Basuki juga akan menerimanya. Sebab, menurut dia, yang menentukan keberhasilannya menjadi Gubernur DKI adalah warga DKI, bukanlah BPK atau opini WTP, WDP, ataupun Disclaimer.

Terbukti, Fauzi yang meraih opini WTP dari BPK tetap saja kalah dalam Pilkada DKI 2012 dengan pasangan Joko Widodo-Basuki.

"Jadi, tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong. Nah, sekarang standar harus dibuat jelas juga bagi BPK. Orang yang melakukan mark-up padahal proses tendernya benar, itu juga harus berani diusut dan ditangkap," kata Basuki. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Basuki mengaku ingin menyampaikan protesnya ini kepada BPK saat rapat paripurna laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan tahun 2014 yang berlangsung pada Senin (6/7/2015) kemarin. Hanya, Basuki tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan memberi pidato di sana.

Setelah anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan pidatonya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi langsung menginstruksikan penyerahan laporan tersebut dan menutup rapat paripurna.

"Kayaknya DPRD sengaja atur supaya saya enggak ngomong, padahal seharusnya begitu opini disampaikan BPK, saya harus ikut ngomong, paling tidak ucapkan terima kasih dan sudah saya siapin pidatonya. Eh, tiba-tiba enggak boleh (pidato). Ya sudah, saya ikuti, saya enggak punya hak interupsi, saya bukan anggota DPRD," kata Basuki.

BPK baru saja memberi opini terhadap kinerja Pemprov DKI tahun 2014. Moermahadi mengungkapkan salah satu hal yang menjadi catatan BPK, yakni belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga sehingga berpotensi merugikan Pemprov DKI senilai Rp 3,58 triliun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.