Ahok Dituding "Mark Up" Harga Tanah, Ini Penjelasan RS Sumber Waras

Kompas.com - 14/07/2015, 18:26 WIB
Pihak Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, memperlihatkan dua lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 (kiri) dan tahun 1995 (kanan). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras dengan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2014 namun besaran PBB untuk lahan Pemprov dan RS Sumber Waras masih jadi satu. KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraPihak Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, memperlihatkan dua lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 (kiri) dan tahun 1995 (kanan). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras dengan mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2014 namun besaran PBB untuk lahan Pemprov dan RS Sumber Waras masih jadi satu.
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah lembaga survei bernama Garuda Institute merilis 12 fakta yang menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan mark up dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.

Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menjelaskan, harga jual lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada tahun 2014 sudah sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun itu.

Abraham justru bingung ketika dikonfirmasi ada indikasi mark up dalam transaksi tersebut.

"Coba kamu lihat di sini, ini NJOP tahun 2014 nilainya per meter persegi Rp 20.755.000. Itu NJOP buat semua tanah punya Sumber Waras, dari depan sampai belakang. Tidak ada tambah satu rupiah pun," kata Abraham kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2015).

Menurut Abraham, Pemprov DKI telah membeli lahan mereka seluas 3,64 hektar yang merupakan sebagian dari wilayah RS Sumber Waras. Pembayarannya sudah lunas pada tahun 2014.

Proses pembelian tanah saat itu juga sudah melalui tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat datang ke sana beberapa kali bersama pihak Pemprov DKI.

Sedangkan pada temuan Garuda Institute, Ahok dituding melakukan korupsi lantaran NJOP lahan yang dibeli Pemprov DKI seharusnya Rp 7.440.000 per meter persegi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, hal itu dibantah oleh Abraham. Sejak semula, penetapan NJOP untuk semua wilayah di RS Sumber Waras, termasuk yang dibeli oleh Pemprov DKI, sudah sesuai keterangan yang tertera setiap kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Abraham memperlihatkan skema lahan RS Sumber Waras di atas kertas besar. Dalam skema tersebut, terlihat lahan yang dibeli Pemprov DKI untuk dijadikan rumah sakit kanker merupakan lahan RS Sumber Waras. Sedangkan NJOP Rp 7.440.000 yang disebut Garuda Institute itu adalah untuk rumah-rumah penduduk di belakang RS Sumber Waras.

"Kalau rumah-rumah penduduk, itu Rp 6 juta sampai Rp 7 juta. Kita kan peruntukannya beda, NJOP juga pasti beda," tutur Abraham.

Garuda Institute menuding Ahok telah memelintir sejumlah informasi tentang pembelian lahan milik RS Sumber Waras lewat media massa terkait pembelian lahan milik RS Sumber Waras.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X