Kompas.com - 28/07/2015, 16:47 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan warga Kampung Pulo menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terkait pengiriman surat peringatan (SP) tahap 1 oleh Satpol PP Jakarta Timur tentang pengosongan rumah warga. 

"Enggak apa-apa kalau mau gugat kami. Silakan saja, enggak masalah. Semua orang punya hak. Lihat saja prosesnya seperti apa," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (28/7/2015).

Perlu diketahui, warga Kampung Pulo berencana menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilayangkan ke PTUN sejak 8 Juli 2015 lalu.

SP Satpol PP Jakarta Timur yang diterima pada tanggal 15 Juni 2015 itu dianggap telah menyalahi UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemprov DKI dianggap menyalahi aturan dalam proses pembuatan dan pengiriman SP tersebut.  Adapun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mulai merelokasi warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Pada Agustus 2015, DKI menargetkan rampung merelokasi 900 kepala keluarga (KK) Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.