Menaruh Harapan pada Integrasi

Integrasi yang diidamkan seolah sudah di depan mata. Kabar baik bagi komuter yang bermukim di Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi yang terbiasa dengan kemacetan dan layanan transportasi publik minim.

Beraneka studi, penelitian, dan diskusi telah menghasilkan kesimpulan. Isi rekomendasinya nyaris sama, yakni mengamanatkan pemerintah untuk mengintegrasikan moda-moda angkutan umum, membentuk otoritas transportasi yang kuat, dan membangun infrastruktur pendukung.

Soal integrasi transjabodetabek dan transjakarta ini bahkan telah disinggung dalam hasil kajian Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan Kementerian Perhubungan melalui proyek Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (JAPTraPIS) 2012. Semua berawal dari macet yang makin menjadi karena laju pertumbuhan kendaraan tak sebanding dengan penambahan panjang jalan.

Berdasarkan kajian itu, ada 53 juta perjalanan per hari di seluruh wilayah Jabodetabek, sekitar 53 persen di antaranya dengan sepeda motor. Transportasi umum hanya menyumbang sekitar 14,4 juta perjalanan atau 27 persen dari total perjalanan. Adapun rata-rata perjalanan dari Bodetabek ke Jakarta mencapai 6,9 juta perjalanan per hari, 98 persen di antaranya dengan kendaraan pribadi.

Jumlah kendaraan pribadi, sepeda motor dan mobil, melonjak tiga kali lipat dari 3,3 juta tahun 2000 menjadi 9,6 juta pada 2008. Total kebutuhan lalu lintas pun meningkat dalam jumlah besar karena pertumbuhan penduduk serta peningkatan kepemilikan kendaraan dan kesejahteraan ekonomi. Sayangnya, pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jaringan rel dan jalan perkotaan, berjalan lambat.

Kemacetan kian kritis. Integrasi menjadi salah satu solusi. Mudah dalam tataran wacana. Namun, ide tak segera terwujud di lapangan. Alasannya macam-macam, tetapi tak jauh dari tarik ulur kepentingan. Akibatnya, warga pinggiran pengguna angkutan umum jadi korban. Mereka harus berganti-ganti moda angkutan untuk mencapai lokasi kerja di Jakarta atau kembali ke tempat tinggal. Selain bersusah lelah, mereka juga harus membayar lebih mahal karena sistem tak padu.

Situasi itu membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gusar. Oleh karena itu, dia berulang kali mendorong siapa saja (operator), apa pun bentuk kendaraannya, bergabung dalam satu pengelolaan demi mengefektifkan operasi serta memudahkan pengguna. Basuki bahkan meminta kopaja, metromini, bahkan angkutan kota agar terintegrasi dengan transjakarta meski berisiko menambah pengeluaran pemerintah daerah untuk subsidi bagi pengguna angkutan umum.

Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mendambakan hal serupa. Dia berharap bisa menjembatani penumpang dari Bodetabek ke Jakarta atau sebaliknya melalui kerja sama dengan PT Transjakarta.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung berpendapat, selain perbaikan layanan, penambahan kapasitas angkutan umum dari dan ke Bodetabek juga sudah sangat mendesak. Dia berharap pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti jalur pedestrian, lahan parkir, dan trayek angkutan pengumpan yang terpadu dengan transjabodetabek. (MUKHAMAD KURNIAWAN)

----------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Senin, 10 Agustus 2015, dengan judul "Menaruh Harapan pada Integrasi".