Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembebasan Lahan MRT yang Tersendat Kemungkinan Diselesaikan di Pengadilan

Kompas.com - 12/08/2015, 14:41 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses pembebasan lahan yang tersendat untuk proyek mass rapid transit (MRT) kemungkinan akan diselesaikan lewat konsinyasi di pengadilan. Sebab, konsinyasi memungkinkan untuk dilakukan bila pemerintah telah melakukan tiga kali musyawarah dengan warga yang tak mau melepaskan tanahnya itu.

"Nanti ada aturan kalau musyawarah ketiga tidak juga mencapai keputusan, mungkin ada perangkat yang dibuat Pak Gubernur untuk menetapkan ada konsinyasi sehingga proyek MRT bisa tetap jalan," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Zulkifli di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Menurut Zulkifli, sejauh ini Pemprov DKI sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga yang menolak lahannya dibeli untuk pembangunan MRT, seperti di kawasan Jalan Cipete Raya dan Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan.

Ia menyebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah memberi batas sampai satu bulan ke depan.

"Kalau kata Gubernur dalam satu bulan musyawarah harus bisa. Kalau enggak ada keputusan baru konsinyasi," ujar dia.

Kawasan sekitar Jalan Haji Nawi dan Cipete Raya termasuk dalam lokasi yang menjadi titik pembangunan stasiun MRT.

Stasiun yang rencananya akan dibangun di kedua lokasi tersebut adalah stasiun layang. Meski demikian, warga di sekitar kedua lokasi tersebut mematok harga tanah yang dinilai terlalu tinggi dan melampaui nilai jual obyek pajak (NJOP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com