Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Kalau Ahok Bilang Lebih Suka Dipilih Langsung, Itu Omong Doang

Kompas.com - 03/09/2015, 19:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang menghadapi ketakutan bahwa ia akan kalah dalam perhelatan pemilihan umum kepada daerah pada 2017 mendatang. Hal itulah yang disebutnya mendasari adanya pengajuan revisi terhadap Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Taufik sendiri masih meyakini, adanya revisi terhadap undang-undang tersebut bertujuan agar jabatan gubernur DKI tidak lagi dipilih langsung, tetapi ditunjuk oleh presiden.

"Jadi, kalau dia bilang lebih suka dipilih langsung, itu omong doang. Sebenarnya dia tidak yakin dengan dirinya. Dia takut kalah," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik menyebut, pada 2012, Ahok, sapaan Basuki, pernah berniat maju dalam pilkada sebagai calon gubernur lewat jalur independen. (Baca: Taufik Batalkan Usulan Program Revisi UU tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota)

Namun, kata Taufik, ambisi tersebut gagal karena jumlah dukungan melalui pengumpulan KTP yang dilakukan tidak mencukupi.

"Dia takut terulang kayak dulu pas 2012. Mau maju lewat independen, tetapi enggak cukup," tutur Taufik.

Berdasarkan salinan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, usulan revisi UU 29 tahun 2007 terdapat pada program kerja 2016 untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah, dan kepegawaian. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,8 miliar. (Baca: Taufik Masih Penasaran soal Revisi UU bahwa Gubernur DKI Dipilih Presiden)

Sebelumnya, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Bayu Megantara menjelaskan maksud pengajuan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dilatarbelakangi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh wewenang terhadap pengelolaan aset pemerintah pusat.

Sebagai contoh, jika ada kerusakan jalan negara, Pemprov DKI ingin diizinkan untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. (Baca: Taufik Tanya Rencana Pemprov DKI Revisi UU agar Gubernur Dipilih Presiden)

Sebab, jalan negara yang rusak itu berdampak langsung terhadap warga DKI Jakarta. Kewenangan-kewenangan itulah yang diinginkan Pemprov DKI dengan cara merevisi UU tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Megapolitan
Anies Bakal 'Kembalikan Jakarta ke Relnya', Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Anies Bakal "Kembalikan Jakarta ke Relnya", Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Megapolitan
Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Megapolitan
Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Megapolitan
Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Keluarga Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Barat Lepas Tangan Usai Mendiang Tewas Akibat Kebakaran

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Kebakaran di Gedung Graha CIMB Niaga, Api Berasal dari Poliklinik di Lantai Basement

Megapolitan
Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Melihat Kondisi Hunian Sementara Warga Eks Kampung Bayam yang Disoroti Anies

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Besok

Megapolitan
Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Basement Gedung Graha CIMB Niaga di Jalan Sudirman Kebakaran

Megapolitan
Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Megapolitan
Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com