Ini Empat Dinas DKI yang Paling Sering "Diubrak-abrik" Ahok

Dinas lain yang cukup sering dirombak dan menjadi sorotan saat pemerintahan Jokowi-Ahok adalah Dinas Pendidikan DKI. Pada awal kepemimpinan Jokowi-Ahok, kepala Dinas Pendidikan ditempati oleh Taufik Yudi Mulyanto.

Akan tetapi, Taufik dicopot dari jabatannya pada Februari 2014 lalu. Dia dijadikan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Jokowi. Saat itu, Ahok menilai, Taufik kurang bersikap tegas dalam menindak anak buahnya yang membandel.

Ketika itu, perilaku memungut pungli orangtua murid dan pungli lainnya masih belum bisa dihilangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, dan PNS Dinas Pendidikan lainnya. Menurut Basuki, Taufik membiarkan anak-anak buahnya untuk tetap melanggar peraturan.

Selain itu, Ahok menilai, Taufik tidak bisa memotong besarnya alokasi anggaran untuk pos yang tidak perlu. Tidak tegas, itulah penilaian Jokowi-Ahok terhadap Taufik saat itu.

"Pak Taufik itu baik, tetapi dia enggak berani mengubah sistem dan memotong anggaran," ujar Ahok saat itu.

Setelah itu, posisi Taufik pun diisi oleh Lasro Marbun yang semula menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Pada masa Lasro, Ahok tidak segan-segan memuji kinerja Lasro yang dia anggap begitu memuaskan. Ahok memuji Lasro yang pernah menyelamatkan anggaran pendidikan sekitar Rp 2 triliun dari penggelembungan maupun pemborosan anggaran 2013.

Selain itu, Lasro juga dianggap telah berhasil merampingkan banyaknya jabatan di Dinas Pendidikan, seperti penghapusan jabatan pengawas sekolah tingkat kecamatan dan Pusat Pelatihan Kejuruan.

Akan tetapi, Lasro ternyata merasa stres menjadi kepala dinas di Dinas Pendidikan DKI. Sebab, anak buah yang dia miliki begitu sulit diatur. Lasro sempat berniat mengundurkan diri. Sampai akhirnya, Lasro diganti oleh Arie Budhiman yang merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pergantian itu terjadi pada perombakan besar-besaran Februari 2015 lalu. Lasro pun diangkat menjadi Kepala Inspektorat DKI.