Ternyata, Naskah Pidato Rp 805 Juta Bukan Hanya untuk Ahok

"Bukan hanya pidato Gubernur, melainkan juga Wakil Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, para deputi, atau siapa pun yang mewakili Gubernur," ujar Mawardi ketika dihubungi, Kamis (10/9/2015).

Mawardi mengatakan, agenda yang harus dihadiri oleh Basuki begitu banyak tiap harinya. Tidak jarang, sebagian besar agenda tersebut harus diwakili oleh pejabat DKI atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang berkaitan dengan tema acara tersebut.

Karena kapasitasnya dalam mewakili Gubernur, para perwakilan itu biasa membacakan sambutan Gubernur yang dibuat oleh Biro KDH dan KLN. Mawardi mengatakan, naskah pidato sambutan yang dibutuhkan dalam acara-acara Gubernur memiliki tema yang begitu beragam.

Pekerja harian lepas (PHL) yang bertugas di Biro KDH dan KLN pun memiliki spesialisasi berbeda-beda dalam menyusun naskah pidato, seperti bidang pembangunan, pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, data dari SKPD kami kumpulkan sesuai teman, lalu kami himpun," ujar Mawardi.

Salah satu yang dibuatkan oleh Biro KDH dan KLN adalah naskah pidato rapat paripurna. Mawardi mengatakan, untuk naskah tersebut, Basuki biasa membaca berdasarkan tulisan yang telah dibuat.

Mawardi juga menambahkan, anggaran sebesar Rp 805 juta itu bukan hanya untuk naskah pidato, melainkan juga untuk makalah dan kertas kerja yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan anggaran program penulisan naskah pidato Ahok yang mencapai Rp 805 juta. Hal itu berarti bahwa dalam satu bulan, pembuatan naskah sambutan Ahok bisa menghabiskan biaya Rp 75 juta.

Dengan adanya sentilan dari anggota Banggar DPRD DKI, Mawardi akan mencoba melakukan efektivitas pada hal lain, misalnya dengan melakukan pengurangan jumlah PHL.