Kompas.com - 26/10/2015, 18:32 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengatakan pihaknya telah menjalankan kewajiban membuat alat pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang menyebut mereka tidak membuat apapun sejak 2008.

"Kami sudah buat contohnya seperti alat daur ulang plastik, pabrik pengolahan kompos, kemudian juga pembangkit listrik dengan landfill, pembangkit listrik dengan anaerobic digestion, belum lagi yang lain-lain seperti penghijauan, pengolahan air sampah, perbaikan jalan, pemasangan lampu, dan yang lain," ujar Douglas ketika dihubungi, Senin (26/10/2015).

Namun, Douglas mengaku ada satu alat pengolahan sampah yang belum berhasil dibuat oleh PT NOEI (Navigate Organic Energy Indonesia), selaku perusahaan yang juga bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membuat alat pembangkit tenaga listrik. Alat yang belum selesai dibuat adalah pembangkit listrik dengan gasifikasi.

Douglas mengatakan, hal ini karena ada beberapa hal yang tidak dapat diterima oleh PT NOEI. Salah satunya adalah kebutuhan listrik yang tidak mencapai target kebutuhan mereka. "Kenapa tidak terwujud? Karena memang ada income yang tidak didapatkan kaya listrik, target kita itu 26 megawatt. Tapi sekarang di bawah itu," ujar Douglas.

Jika income kebutuhan listrik tidak terpenuhi, PT NOEI kesukitan membuat alat pembangkit listrik dengan gasifikasi. Douglas mengatakan, Pemprov DKI memiliki andil terkait hal ini. Menurut dia, semua sistem pembuatan instalasi tersebut sudah disesuaikan dengan batas maksimum sampah yang dikirim oleh DKI Jakarta ke TPST Bantargebang.

Seharusnya, DKI Jakarta mengirim maksimal 3.000 ton sampah ke TPST tiap harinya. Kenyataannya, sampah DKI Jakarta yang masuk ke TPST Bantargebang mencapai 7.000 ton.

"Artinya semua program-program yang kita buat berantakan dong. Karena dibuang di sini, sudah mau dibuat sumur gasnya, eh sudah ditambah lagi sampah baru. Apalagi luas kita kan ngga ekspansi, masih luas yang sama. Nah hal seperti ini yang belum diketahui Pemprov," ujar dia.

Douglas pun mengingatkan bahwa ada dua instruksi gubernur yang telah dikeluarkan mengenai hal ini. Isinya adalah untuk mengkaji kontrak kembali agar bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian, juga agar bisa dikaji lagi adendum kontrak antara Pemprov DKI dengan PT GTJ. Sehingga, permasalahan yang dimiliki oleh PT GTJ bisa mendapatkan jalan keluar.

"Tapi kajian-kajian ini belum dilakukan, Pemprov DKI malah memberikan SP 1. Kan harusnya itu dulu yang ditindaklanjuti. Kalau tidak, inggub itu untuk apa?" ujar dia.

Sebelumnya, PT GTJ disebut belum membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (Galvad) sejak kerja sama dengan Pemprov DKI tahun 2008. Hal ini yang dibantah oleh Douglas. Sedangkan tipping fee (biaya pengangkutan sampah) terus dibayar DKI ke PT GTJ.

"PT GTJ dibayar DKI Rp 400 miliar tiap tahun tapi kerjanya ngaco. Makanya orang Bekasi mengeluh dan pertanyaan saya, pernah enggak DPRD Bekasi ribut sama GTJ? Sekarang selidiki saja nama-nama anggota DPRD Bekasi yang terlibat sama GTJ," ujar Basuki.

Jika kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan PT GTJ sudah putus, lanjut dia, Pemprov DKI akan mengalokasikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Ditusuk Polisi Gadungan, Ibu dan Anak di Bekasi Diperas dan Keluarganya Dituduh Terlibat Narkoba

Sebelum Ditusuk Polisi Gadungan, Ibu dan Anak di Bekasi Diperas dan Keluarganya Dituduh Terlibat Narkoba

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Turun 182 Kasus, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 9.363

UPDATE 2 Juli: Turun 182 Kasus, Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 9.363

Megapolitan
Pria yang Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi Ternyata Polisi Gadungan

Pria yang Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi Ternyata Polisi Gadungan

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Tangkap Pria Beratribut Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bantargebang

Polres Metro Bekasi Tangkap Pria Beratribut Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bantargebang

Megapolitan
Saat Anies Menang Adu Layangan dengan Juara Dunia Koh Akiat

Saat Anies Menang Adu Layangan dengan Juara Dunia Koh Akiat

Megapolitan
Hilang Kendali hingga Tabrak Pembatas Jalan, Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor Meninggal di Pondok Indah

Hilang Kendali hingga Tabrak Pembatas Jalan, Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor Meninggal di Pondok Indah

Megapolitan
Berharap Tak Diusir, Keluarga Bayi yang Sempat Dibuang Ditawari Pindah ke Rusun Lain

Berharap Tak Diusir, Keluarga Bayi yang Sempat Dibuang Ditawari Pindah ke Rusun Lain

Megapolitan
Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Satu Keluarga Diusir dari Rusun di Jatinegara karena Desakan Tetangga

Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Satu Keluarga Diusir dari Rusun di Jatinegara karena Desakan Tetangga

Megapolitan
Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Keluarga Berharap Tak Diusir dari Rusun Jatinegara

Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Keluarga Berharap Tak Diusir dari Rusun Jatinegara

Megapolitan
Belum Dibuka hingga Awal Juli, Penutupan Sementara Tebet Eco Park untuk Perbaikan Diperpanjang

Belum Dibuka hingga Awal Juli, Penutupan Sementara Tebet Eco Park untuk Perbaikan Diperpanjang

Megapolitan
WALHI: Pemadaman Lampu Satu Jam Kurang Efektif Atasi Jejak Karbon

WALHI: Pemadaman Lampu Satu Jam Kurang Efektif Atasi Jejak Karbon

Megapolitan
Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 113 Kasus di Tangsel, 324 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Juli: Tambah 113 Kasus di Tangsel, 324 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Tony Q Rastafara, Ini Harga Tiketnya

Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Tony Q Rastafara, Ini Harga Tiketnya

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 435 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 435 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.