Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Lulung, Ahok Tidak Serius Jalankan Roda Pemerintahan

Kompas.com - 19/11/2015, 16:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengapresiasi satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, dia juga memberikan catatan-catatan negatif terkait kepemimpinan Ahok (sapaan Basuki).

"Pak Gubernur seperti tidak serius menjalankan roda pemerintahan di sektor percepatan pembangunan. Penyerapan anggaran kita itu hanya sebatas belanja pegawai seperti gaji karyawan, lalu bayar listrik dan air saja," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).

Lulung mengacu pada penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI. Menjelang akhir tahun, penyerapan baru mencapai 34 persen.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Lulung pada masa pemerintahan Ahok adalah soal penertiban PKL.

Lulung melihat selama ini penertiban yang dilakukan tidak memberikan solusi bagi PKL. Jumlah lokasi binaan untuk PKL masih kurang memadai sehingga mereka yang tergusur tidak mendapat tempat pengganti.

Dia berharap Ahok bisa memperhatikan hal ini dan memberi instruksi pada jajaran wali kota untuk menginventarisasi lokbin.

"Kita kan banyak uang, bisa dong sediakan lokbin yang banyak untuk PKL," ujar dia.

Penilaian Lulung

Selain itu, Lulung juga meminta agar Ahok menindaklanjuti semua rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan justru melawan rekomendasi tersebut.

Atas semua ini, Lulung pun hanya memberi nilai 5,5 untuk kepemimpinan Ahok.

"Untuk ke depannya, kepala daerah harus cakap, enggak arogan dan banyak omong. Kalau enggak, efeknya bisa bikin kegaduhan terus. Sekarang coba, sama siapa Ahok enggak ribut?" ujar dia.

Pada hari ini, tepat satu tahun Ahok memimpin DKI Jakarta. Ahok merupakan gubernur pertama yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI melalui keputusan presiden (keppres).

Keputusan terbit setelah DPRD DKI menyelenggarakan rapat paripurna istimewa pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI pada Jumat (14/11/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com