Ketua DPRD DKI: Sekarang Ahok Tahu kalau Anak Buahnya yang Nakal

Kompas.com - 23/11/2015, 15:03 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di rumah dinas Ketua DPRD, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di rumah dinas Ketua DPRD, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berpendapat pemborosan anggaran yang dilakukan jajaran SKPD merupakan bukti banyaknya oknum eksekutif yang masih bermain anggaran.

Menurut dia, ini menunjukkan bahwa bukan anggota DPRD yang bermain dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Sekarang Ahok tahu kan kalau anak buahnya yang nakal. Setelah dicek lagi ternyata banyak pemborosan uang rakyat," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (23/11/2015).

Prasetio mengacu kepada anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dipotong dalam jumlah besar oleh Ahok (sapaan Basuki).

Prasetio mengatakan, selama ini, DPRD DKI telah transparan dalam membahas anggaran.

Menurut dia, Ahok dan DPRD memiliki konitmen yang sama untuk menciptakan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Dia tidak ingin Ahok dan DPRD kembali ribut atas ulah oknum PNS DKI.

"Kalau DPRD kan kerjanya sudah terang benderang. Jangan sampe Gubernur dan DPRD ribut karena birokratnya," ujar dia.

Prasetio mengatakan, dia pernah menyaksikan langsung pemborosan anggaran yang dilakukan eksekutif. Sebab, beberapa kali dia pernah diundang untuk menghadiri rapim Pemprov DKI.

Dia pun memperhatikan materi yang sedang dibahas Ahok dan SKPD serta melihat poin pemborosannya.

Ahok memang turun tangan dan mulai mengevaluasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam beberapa hari terakhir, Ahok menggelar rapat internal untuk menyisir anggaran SKPD dalam KUA-PPAS 2016.

Kemarin, giliran Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan yang dievaluasi. Sebelumnya, Ahok mengevaluasi pengalokasian anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Ahok pun memangkas anggaran yang dialokasikan dua dinas tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Kemenkumham Ingin Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Dieksekusi Mati jika Tertangkap

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Polisi Tangkap 10 Pelaku Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Wagub DKI Klaim Kepatuhan Perkantoran Terhadap Protokol Kesehatan Meningkat pada Pekan Pertama PSBB

Megapolitan
Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Megapolitan
Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Megapolitan
Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Megapolitan
Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

Megapolitan
Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Megapolitan
14 Perusahaan di Jaktim Ditutup Sementara, Sebagian Besar di Cakung dan Pulogadung

14 Perusahaan di Jaktim Ditutup Sementara, Sebagian Besar di Cakung dan Pulogadung

Megapolitan
Kisah Balqis Berjuang Hadapi Penyakit Langka Vaskulitis, Jarinya Mengering hingga Putus Sendiri

Kisah Balqis Berjuang Hadapi Penyakit Langka Vaskulitis, Jarinya Mengering hingga Putus Sendiri

Megapolitan
Wagub DKI: Sanksi dan Operasi Yustisi Hanya Berkontribusi 20 Persen Penanganan Covid-19

Wagub DKI: Sanksi dan Operasi Yustisi Hanya Berkontribusi 20 Persen Penanganan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X