Selain itu, keterlambatan pengesahan APBD juga berdampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Kualitas pelayanan publik akan terhambat hingga tiga bulan ke depan.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memecat pejabat yang berupaya menyelipkan anggaran siluman. Hanya saja, tindakan itu tidak bisa dijadikan alasan keterlambatan pengesahan APBD.
"Kemacetan anggaran dikarenakan ada oknum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak menjalankan aturan. Apakah karena kesalahan itu, kemudian (keterlambatan pengesahan APBD) bisa kita maafkan? Maka itu yang menjadi pertanyaan," kata Apung.
Selain itu, ia juga mengingatkan Pemprov DKI tidak mengalokasikan APBD hanya untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Sebab, melihat postur APBD 2015 lalu, alokasi gaji dan tunjangan pegawai lebih besar dibanding pendidikan.
"Kita sudah bayar pajak tinggi, tapi anggaran tinggi hanya buat gaji. Kita dibohongi elite DKI dan DPRD," kata Apung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.