Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Sejam Mengantre Urus e-KTP, Ibu Ini Berniat Mengadu ke Ahok

Kompas.com - 05/12/2015, 14:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang akhir tahun 2015, kantor Suku Dinas Kepend‎udukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, Jalan Radio Dalam I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selalu dipadati masyarakat.

Warga Jakarta Selatan ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) karena takut datanya hilang kalau tidak diurus hingga akhir Desember.

Namun, karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor Sudin Dukcakpil Jakarta Selatan, warga harus mengantre dan menunggu giliran mengurus dokumen kependudukan itu.

Hal itu terlihat, saat Warta Kota menyambangi kantor Sudin Dukcakpil Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2015) kemarin.

Di tengah hujan yang cukup deras, masyarakat tetap sabar mengurus segala keperluan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Namun, di sisi lain, karena lama menunggu ada salah seorang warga yang memprotes dan mengabadikan kejadian membludaknya kantor Sudin Dukcakpil Jakarta Selatan dengan video di handphone miliknya.

Wanita yang tidak ingin disebutkan namanya itu, mengaku sudah sejak pukul 12.00 WIB mengantre untuk mengurus e-KTP. Padahal, baru satu jam mengantre dia sudah tidak betah.

Video yang direkamnya langsung dikirim kepada tim dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Mas foto saja, biar langsung diberikan ke pak Ahok. Tadi saya sudah videoin sini dan dikirim langsung ke pak Ahok," kata perempuan yang mengguna‎kan kaos belang-belang putih hitam itu kepada Warta Kota.

Menurut dia, berbagai macam alasan diucapkan para petugas. Seperti kekurangan alat dan kekurangan SDM.

Dia mengetahui lewat media massa, mengurus e-KTP hanya butuh waktu tiga jam. Namun, dia merasa dipermainkan oleh petugas.

Padahal, diketahui pada saat itu para pegawai laki-laki yang muslim sedang melakukan kewajibannya shalat Jumat.

"Masa ada orang yang dari jam 08.00 nunggu, belum kelar-kelar," ucapnya ketus.

Melihat itu, Kepala Sudin Dukcakpil Jakarta Selatan, Sapto Wibowo langsung mendatangi wanita itu.

Dia menjelaskan soal mekanisme kerja dari proses pencetakan e-KTP karena untuk proses pembuatan e-KTP baru membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com