Memastikan Nasib Para PSK Usai Penertiban di Kalijodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang tak boleh terlupakan setelah penertiban kawasan Kalijodo adalah nasib penghuni di sana, termasuk para perempuan pekerja seks komersial (PSK).

Hal itu dinilai mendesak mengingat jumlah PSK di Kalijodo cukup banyak ketimbang pekerja lainnya yang sama-sama memerlukan kepastian hidup setelah beranjak dari sana.

Adapun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang fokus menangani soal PSK di Kalijodo adalah Dinas Sosial.

Pihak Dinas Sosial mengaku telah memiliki program yang khusus disiapkan sebagai bentuk penanganan PSK di Kalijodo, baik mereka yang tercatat sebagai warga Jakarta maupun yang tidak.

"Program kita, yang kita luncurkan, pendataan dulu. Jadi, kita belum masuk ke lokasi Kalijodonya. Nanti kita masuknya bersama-sama SKPD yang lain," kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Aji Antoko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2016) malam.

Bicara soal pendataan, Sudinsos Jakarta Utara turut membuka posko untuk mendata PSK di kantor Kecamatan Penjaringan, bersama posko penertiban Kalijodo.

Sampai hari Rabu malam, menurut Aji, belum ada satupun PSK yang mendatangi posko itu untuk mengisi data dirinya. (Baca: PSK Kalijodo Bergantian Gunakan Kamar 2x1 Meter untuk Layani Tamu )

Petugas di posko tersebut masih menunggu PSK datang memenuhi keperluan pendataan dalam tenggat waktu tertentu yang akan ditentukan dalam rapat koordinasi, Kamis (18/2/2016).

Jika sampai waktu yang ditentukan masih belum ada PSK yang datang ke posko, maka pihaknya akan "jemput bola" ke Kalijodo.

Ditawarkan pulang kampung

Tahap berikutnya setelah pendataan adalah penawaran untuk mengikuti program pelatihan atau kembali ke daerah asal. Khusus untuk pelatihan, Sudinsos Jakarta Utara memastikan memfasilitasi para PSK untuk melatih berbagai macam keterampilan, mulai dari keterampilan bekerja di salon, menjahit, membuat antaran pernikahan, prakarya, dan sebagainya.

"Pendampingan itu bisa tiga sampai enam bulan. Mereka akan difasilitasi di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, itu ada di Meruya. Tawaran itu bagi yang ber-KTP DKI," tutur Aji.

Tawaran bagi warga luar Jakarta tidak lain adalah pemulangan ke daerah asalnya. Aji selaku pihak dari Dinas Sosial hanya akan membantu sebatas itu. (Baca: PSK Kalijodo yang Tak Punya KTP DKI Jakarta Akan Dipulangkan ke Daerah Asal)

Jika ada di antara mereka yang memilih tetap tinggal di Jakarta, maka disarankan untuk mengurus keperluan seperti pendatang pada umumnya, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Pro dan kontra

Semua tawaran itu tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan PSK sendiri. Namun, dengan pelaksanaan program yang serius dan pendampingan yang intens, maka bukan tidak mungkin kehidupan para PSK akan berubah menjadi lebih baik.

Meski demikian, ada pandangan lain dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya menyebutkan tidak setuju dengan solusi pelatihan menjahit dan sejenisnya untuk para PSK.

Menurut Basuki, PSK sudah terbiasa mendapatkan penghasilan besar dengan cara yang mudah dan dalam waktu singkat. (Baca: Ahok: PSK Disuruh Menjahit, Mana Mau)

Namun, Basuki menekankan, jika dari pribadi PSK itu mau berubah, maka kehidupannya juga pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan siraman rohani.