Saat Uber dan Grab Car Sudah Resmi, Apakah Tarifnya Setara Taksi Konvensional?

Kompas.com - 26/03/2016, 11:21 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016). Kompas.com/Alsadad RudiKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online bisa mematok tarif murah karena tidak melalui sejumlah proses yang ditempuh oleh pengusaha angkutan umum pelat kuning, seperti memiliki pul, membayar pajak, dan sebagainya.

Lantas, apakah perusahaan penyedia jasa transportasi online, seperti Uber dan Grab, mengurus izin hingga jadi resmi, akan mematok tarif setara tarif taksi konvensional?

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, penentuan tarif bagi Uber dan Grab, khususnya Grab Car, tergantung jenis izin apa yang akan diurus.

Jika Uber dan Grab mengurus izin mereka sebagai angkutan umum sewa, maka tarifnya tidak ditentukan seperti tarif taksi konvensional yang memiliki batas bawah dan tidak dihitung dengan argo.

"Saya sudah tawarkan, Uber mau main di mana. Kalau angkutan sewa, tidak ada tarif. Kalau Grab pilih dua, saya angkutan sewa dan ikut di taksi juga, karena ada Grab Car dan Grab Taxi," kata Andri dalam program Polemik Sindo Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016) pagi.

Menurut Andri, mekanisme penghitungan biaya bagi jenis angkutan sewa adalah tergantung dengan kesepakatan antara pengemudi dengan penumpangnya. Terkait teknis penghitungan tarif bagi Uber dan Grab belum dijelaskan oleh Andri, karena masih menunggu perizinan yang sedang diurus oleh keduanya.

Namun, yang pasti, kemungkinan besar biaya sewa Uber dan Grab akan tetap lebih murah dari tarif taksi konvensional. Jika Uber dan Grab sudah memenuhi perizinan dan beroperasi secara resmi, Andri menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi pengemudi angkutan umum memprotes harga Uber maupun Grab yang lebih murah dari tarif mereka.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sudah tidak bisa protes lagi, kan sudah sesuai aturan. Pokoknya sekarang semuanya harus sesuai aturan. Kalau yang tidak resmi atau ilegal, tidak ikut aturan main, kita sikat," tutur Andri.

Uber dan Grab diberi waktu dua bulan untuk mengurus perizinan dalam rangka memastikan badan usaha dan standar angkutan atau kendaraan yang digunakan. (Baca: Menkominfo: Dua Bulan Taksi "Online" Tak Penuhi Syarat Jadi Angkutan Umum, Kami Tutup)

Semua hal akan dipastikan agar angkutan yang dipakai Uber dan Grab dapat memenuhi standar, sehingga layanan transportasi dari keduanya tidak lagi disebut sebagai angkutan ilegal yang tidak memberi pemasukan untuk negara.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Daftar 23 Rumah Sakit di Depok yang Gelar Vaksinasi Covid-19 Pralansia

Megapolitan
Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Megapolitan
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X