Blue Bird dan Express Untung Besar, kenapa Sopirnya Masih Demo?

Kompas.com - 26/03/2016, 15:18 WIB
Pool taksi Blue Bird di Mampang Prapatan, saat menggratiskan layanan, Rabu (23/3/2016). Nibras Nada NailufarPool taksi Blue Bird di Mampang Prapatan, saat menggratiskan layanan, Rabu (23/3/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua perusahaan taksi besar, Blue Bird dan Express, disebut Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meraup untung besar dari kegiatan mereka selama ini.

Namun, hal itu dianggap tidak sebanding dengan kesejahteraan para pengemudi atau sopirnya, hingga mereka ikut unjuk rasa menentang perusahaan penyedia jasa transportasi online yang dianggap merugikan mereka.

"Keuntungan perusahaan yang begitu besar tidak diiringi dengan kesejahteraan sopir. Ini yang kami lihat. Ke depan, harus diatur juga oleh pemerintah," kata Sarman dalam diskusi program Polemik Sindo Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Sarman menjelaskan, selama ini, pengemudi angkutan umum, khususnya sopir taksi, hanya bisa menikmati uang yang dia dapat dari sisa usaha dia mengangkut penumpang sehari-hari.

(Baca : Pengusaha Taksi Konvensional Diminta Adaptasi dengan Aplikasi Digital)

 

Sementara itu, perusahaan selalu membebankan setoran yang tinggi kepada para sopir.

Maka, yang terjadi, mereka kesulitan untuk memenuhi besaran setoran yang ditentukan pihak perusahaan dan sama sekali tidak membawa uang pulang, bahkan tidak jarang harus menutup kekurangan setorannya sendiri.

"Ini kan tidak seimbang. Perusahaan untung besar, tapi tidak mengalir ke sopirnya. Menurut hemat saya, (keduanya) harus sejalan. Ini jomplang begitu, loh," tutur Sarman.

Harian Kompas Perbedaan Taksi Reguler dan Taksi Berbasis Aplikasi

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Juni Prayitno mengungkapkan, para sopir tidak berdaya terhadap kebijakan perusahaan yang menaikkan beban setoran.

Para sopir juga menilai, tidak mungkin untuk menurunkan tarif agar dapat bersaing dengan perusahaan penyedia jasa transportasi online, karena sejumlah langkah yang harus ditempuh melibatkan pemerintah dan perusahaan.

(Baca : Saat Uber dan Grab Car Sudah Resmi, Apakah Tarifnya Setara Taksi Konvensional?)

 

"Kami pernah menyampaikan keluhan kami di lapangan kepada perusahaan. Sudah pernah dibantu Organda, sudah diusulkan. Respons perusahaan sebenarnya ada, tapi tidak mungkin menurunkan tarif. Tarif ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Kami pun tahu itu. Kalau kami demo ke perusahaan, salah alamat, karena sudah sesuai dengan peraturan," ujar Juni.

Maka dari itu, para sopir menyalahkan perusahaan penyedia jasa transportasi online atau yang lebih dikenal sebagai taksi online, karena dianggap merebut pasar atau konsumen mereka.

Dari penuturan sejumlah sopir, semenjak ada taksi online, pendapatan mereka berkurang hingga 50 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X