Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi

Kompas.com - 05/04/2016, 08:33 WIB
Alat berat digunakan untuk menyelesaikan proyek reklamasi kawasan pantai utara Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2015). KOMPAS/RADITYA HELABUMIAlat berat digunakan untuk menyelesaikan proyek reklamasi kawasan pantai utara Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum mencapai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta.

Masing-masing pihak menyatakan dengan tegas apa usulan mereka, terutama soal poin tambahan kontribusi dari tiga poin kewajiban pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi. Pemprov DKI Jakarta selaku pihak eksekutif mengusulkan besaran tambahan kontribusi dengan rumusan 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area sebuah pulau.

Besaran itu ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jakarta akan permukiman yang masih belum memadai sehingga sebagian dari wilayah di pulau reklamasi dapat digunakan bagi publik, terlepas dari lahan yang dimanfaatkan pengembang untuk berinvestasi.

Adapun dalam pembahasan Pemprov DKI Jakarta dengan Balegda DPRD DKI Jakarta sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2016, poin tambahan kontribusi diusulkan oleh Balegda untuk dicoret.

Balegda juga mengusulkan besaran, mekanisme perhitungan, dan prosedur pembayaran tambahan kontribusi diatur dengan menggunakan peraturan gubernur.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan akan tetap dengan pendirian timnya untuk mengusulkan rumusan 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area dalam penghitungan tambahan kontribusi. (Baca: Pemprov dan DPRD DKI Memperdebatkan Poin Ini dalam Raperda Reklamasi)

Pihaknya kini masih menunggu undangan dari Badan Musyawarah (Bamus) DKI Jakarta untuk kembali merapatkan soal itu, sedangkan alasan Balegda mendorong agar poin tambahan kontribusi diatur ke dalam pergub adalah agar penentuan besarannya bisa lebih fleksibel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Balegda, jika tambahan kontribusi diatur di dalam peraturan daerah, itu dinilai tidak mengatur secara global. Jika dilihat dari sifatnya, pergub dibentuk di bawah otoritas gubernur itu sendiri. Jika sebuah peraturan diatur dalam pergub, aturan yang dimaksud bisa direvisi oleh gubernur itu maupun gubernur mendatang yang menjabat di suatu daerah.

Berbeda dengan perda yang merupakan produk hukum dan harus disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Dengan kata lain, produk hukum dari perda dapat dikatakan tidak mudah berubah karena melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak eksekutif dan legislatif.

Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengaku ingin menyerahkan aturan teknis tentang tambahan kontribusi dalam pergub. Sesuai dengan sifat pergub, Balegda pun mengetahui bahwa besaran tambahan kontribusi bisa jadi berubah pada masa mendatang, tergantung kesepakatan antara gubernur dan pihak pengembang yang punya andil dalam proyek reklamasi.

Sebelumnya, Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengusulkan agar poin tambahan kontribusi dapat diambil diawali dengan mengonversi besaran kontribusi lima persen yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dan pengembang.

Lembar usulan Taufik itu dikembalikan dengan coretan tulisan tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tertera demikian, "Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!". (Baca: Ahok Tulis Kata "Gila" di Draf Raperda Reklamasi Usulan Taufik)

Kompas TV Kongkalingkong Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.