Kompas.com - 05/04/2016, 08:33 WIB
Alat berat digunakan untuk menyelesaikan proyek reklamasi kawasan pantai utara Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2015). KOMPAS/RADITYA HELABUMIAlat berat digunakan untuk menyelesaikan proyek reklamasi kawasan pantai utara Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum mencapai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta.

Masing-masing pihak menyatakan dengan tegas apa usulan mereka, terutama soal poin tambahan kontribusi dari tiga poin kewajiban pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi. Pemprov DKI Jakarta selaku pihak eksekutif mengusulkan besaran tambahan kontribusi dengan rumusan 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area sebuah pulau.

Besaran itu ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jakarta akan permukiman yang masih belum memadai sehingga sebagian dari wilayah di pulau reklamasi dapat digunakan bagi publik, terlepas dari lahan yang dimanfaatkan pengembang untuk berinvestasi.

Adapun dalam pembahasan Pemprov DKI Jakarta dengan Balegda DPRD DKI Jakarta sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2016, poin tambahan kontribusi diusulkan oleh Balegda untuk dicoret.

Balegda juga mengusulkan besaran, mekanisme perhitungan, dan prosedur pembayaran tambahan kontribusi diatur dengan menggunakan peraturan gubernur.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan akan tetap dengan pendirian timnya untuk mengusulkan rumusan 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area dalam penghitungan tambahan kontribusi. (Baca: Pemprov dan DPRD DKI Memperdebatkan Poin Ini dalam Raperda Reklamasi)

Pihaknya kini masih menunggu undangan dari Badan Musyawarah (Bamus) DKI Jakarta untuk kembali merapatkan soal itu, sedangkan alasan Balegda mendorong agar poin tambahan kontribusi diatur ke dalam pergub adalah agar penentuan besarannya bisa lebih fleksibel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Balegda, jika tambahan kontribusi diatur di dalam peraturan daerah, itu dinilai tidak mengatur secara global. Jika dilihat dari sifatnya, pergub dibentuk di bawah otoritas gubernur itu sendiri. Jika sebuah peraturan diatur dalam pergub, aturan yang dimaksud bisa direvisi oleh gubernur itu maupun gubernur mendatang yang menjabat di suatu daerah.

Berbeda dengan perda yang merupakan produk hukum dan harus disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Dengan kata lain, produk hukum dari perda dapat dikatakan tidak mudah berubah karena melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak eksekutif dan legislatif.

Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Merry Hotma mengaku ingin menyerahkan aturan teknis tentang tambahan kontribusi dalam pergub. Sesuai dengan sifat pergub, Balegda pun mengetahui bahwa besaran tambahan kontribusi bisa jadi berubah pada masa mendatang, tergantung kesepakatan antara gubernur dan pihak pengembang yang punya andil dalam proyek reklamasi.

Sebelumnya, Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengusulkan agar poin tambahan kontribusi dapat diambil diawali dengan mengonversi besaran kontribusi lima persen yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dan pengembang.

Lembar usulan Taufik itu dikembalikan dengan coretan tulisan tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tertera demikian, "Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!". (Baca: Ahok Tulis Kata "Gila" di Draf Raperda Reklamasi Usulan Taufik)

Kompas TV Kongkalingkong Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

Megapolitan
Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Megapolitan
Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Megapolitan
Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Megapolitan
Puskesmas Kemayoran Gelar Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Puskesmas Kemayoran Gelar Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.