Jawaban Ahok soal Alamat Lahan Sumber Waras yang Dipermasalahkan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut alamat lahan yang dibeli dari Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi salah satu poin yang dipermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya terhadap proses pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Dalam auditnya, BPK mempermasalahkan alamat lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI. Sebab, alamatnya mencantumkan Jalan Kiai Tapa. Padahal, mereka menyatakan lahan yang dibeli berada di Jalan Tomang Utara.

"Alamatnya (dianggap) tidak sesuai, yang menentukan alamat di sertifikat tuh siapa? BPN. Jadi terus apa lagi yang disembunyikan?" kata Ahok di Balai Kota, Jumat (15/4/2016).

Jalan Kiai Tapa adalah jalan utama di Grogol, Jakarta Barat, kawasan yang menjadi lokasi RS Sumber Waras. Tak jauh dari jalan tersebut, ada Jalan Tomang Utara, lokasinya berada di belakang ITC Roxy.

Menurut BPK, alamat lahan yang dibeli Pemprov DKI masuk kawasan Jalan Tomang Utara. Dengan demikian, seharusnya nilai jual obyek pajak (NJOP)-nya lebih murah ketimbang NJOP di Jalan Kiai Tapa.

Namun, kata Ahok, Jalan Kiai Tapa dan Tomang Utara berada dalam satu zona sesuai yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Yang menetapkan NJOP siapa? Kami. Tapi yang nentukan zonasi siapa? Dari pusat," ujar Ahok.

DPRD DKI sempat meninjau lokasi lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI pada Agustus 2015. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Triwisaksana itu, mereka menanyakan soal akses masuk di lahan tersebut.

Saat itu, Triwisaksana menyebut kajian Dinas Kesehatan DKI menyatakan bahwa lahan untuk pembangunan rumah sakit harus berada di jalan utama. Jika mengacu ke RS kanker dan jantung yang ingin dibangun Pemprov DKI, lahan yang dimaksud seharusnya berada di Jalan Kiai Tapa.