Kompas.com - 24/06/2016, 06:43 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir satu tahun sudah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk putus hubungan dengan PT Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI) selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Pemprov DKI melayangkan SP 1 kepada dua perusahaan tersebut pada 25 September 2015. Tak sampai di situ, Pemprov kemudian melayangkan SP 2 pada 27 November 2015.

SP 2 ini sedianya diikuti dengan SP 3. Seharusnya, SP 3 tersebut dikirimkan sekitar bulan Desember 2015. Namun, SP 3 tidak juga diterbitkan hingga memasuki tahun 2016.

Pemprov DKI ingin memutus kontrak dengan dua pengelola TPST Bantargebang tersebut karena dinilai wanprestasi.

PT Godang Tua Jaya memiliki kewajiban untuk membangun gasification landfill anaerobic digestion (galfad), sebuah teknologi untuk menghasilkan energi listrik dari sampah. Namun, sampai saat ini, kewajiban itu belum dipenuhi.

(Baca juga: Pengelola Bantah Tutup TPST Bantargebang)

Masalah lainnya adalah soal tipping fee yang harus dikeluarkan Pemprov DKI untuk PT Godang Tua Jaya setiap tahunnya.

Sebanyak 20 persen tipping fee tersebut kemudian diserahkan PT Godang Tua Jaya ke Pemkot Bekasi untuk digunakan sebagai dana community development. Sisanya kemudian dibagi dua dengan PT NOEI untuk operasional.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan tipping fee tersebut langsung dimasukkan ke kas daerah Pemkot Bekasi.

Dihadang Yusril

Rencana penerbitan SP 3 untuk pengelola TPST Bantargebang tersebut tertunda berbulan-bulan.

PT Godang Tua Jaya menggaet Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka. Mereka tidak terima akan diputus kontraknya.

Sebab, menurut mereka, Pemprov DKI juga wanprestasi. Hal ini tampak dari volume sampah DKI Jakarta ke Bantargebang yang bertambah tiap tahunnya.

"Dalam lampiran perjanjian disebutkan bahwa jumlah sampah yang diantarkan ke Bantargebang akan mengalami penurunan secara signifikan," kata Yusril di kantornya di Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015).

(Baca juga: Pengelola TPST Bantargebang: Kami Tidak Pernah Dianggap oleh Pak Ahok)

Sedianya, menurut pihak PT Godang Tua Jaya, sampah DKI yang masuk ke Bantargebang menurun pada tahun 2012-2015 menjadi 3.000 ton sampah per hari.

Setelah tahun 2015 dan seterusnya, jumlah sampah akan turun sampai 2.000 ton per hari. Namun, menurut Yusril, kesepakatan itu tidak direalisasikan.

Kiriman sampah dari Pemprov DKI meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 6.344 ton pada bulan Juli-Agustus 2015.

Ia mengatakan, peningkatan volume sampah akan memengaruhi pendapat dari penjualan listrik hasil pembangkit dari landfill gas yang terealisasi di bawah proyeksi.

PT NOEI sebagai perusahaan yang mengelola sampah menjadi listrik pun mengaku tak dapat merealisasikan proyeksi tersebut.

"Jadi, proses gas tergantung volume sampah. Sampah itu kan dimasukkan ke dalam lubang, ditanam, dan itu menghasilkan gas. Gas itu memerlukan waktu, katakanlah 3 atau 6 bulan ditanam di situ. Namun, karena sampah yang diantarkan Pemda (Pemprov) DKI tidak sesuai dengan perjanjian, sampah yang ditanam harus buru-buru dibongkar," kata Yusril.

Ketika itu, Yusril mengatakan bahwa ia akan menggugat Pemprov DKI jika SP 3 dikeluarkan. Catatan wanprestasi Pemprov DKI akan dijadikan senjata untuk menyerang balik.

Ahok ubah strategi

Setelah mendapat ancaman seperti itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengubah strategi.

Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan DKI menahan SP 3. "Pak Yusril adalah pengacara Bantargebang yang membuat kami menahan SP 3 (surat peringatan ketiga)!" kata Ahok.

Pemprov DKI akhirnya melakukan audit terlebih dahulu dengan menunjuk Pricewaterhouse Cooper sebagai auditor. 

Basuki ingin menambah bukti bahwa PT Godang Tua Jaya benar-benar wanprestasi. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta memiliki lebih banyak bukti.

"Kami pengin ada dua bukti bahwa dia wanprestasi. Satu dari BPK, satu lagi dari swasta," ujar Ahok.

Proses audit yang dilakukan Pricewaterhouse Cooper itu ternyata lebih lama dari waktu sebulan yang direncanakan.

Hasilnya baru keluar beberapa hari lalu. Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adjie, hasil audit yang dilakukan auditor independen itu tak jauh berbeda dengan hasil audit BPK, yang menunjukkan adanya wanprestasi PT Godang Tua Jaya. 

Hingga akhirnya, pada Selasa (21/6/2016) lalu, Pemprov DKI resmi melayangkan SP 3 kepada PT Godang Tua Jaya.

Swakelola di depan mata

Setelah SP 3 dikeluarkan, PT Godang Tua Jaya memiliki waktu 15 hari untuk menindaklanjutinya.

Setelah 15 hari berlalu, Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang. (Baca juga: Pemprov DKI Akan Swakelola TPST Bantargebang Setelah Lebaran)

Pemprov DKI menjamin pekerja dan warga sekitar tetap akan diperhatikan, meskipun TPST Bantargebang tidak dikelola perusahaan swasta lagi.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta berencana menjadikan semua pekerja TPST Bantargebang sebagai petugas lepas (PL) mereka.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Asep Kuswanto.

"Gajinya juga akan diberikan sesuai nilai UMP (upah minimum provinsi) DKI, Rp 3,1 juta per bulan ditambah gaji ke-13," kata Asep.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga akan memberi dana kompensasi kepada warga sekitar TPST Bantargebang.

Dana kompensasi senilai Rp 500.000 setiap tiga bulan akan diberikan kepada sekitar 18.000 kepala keluarga (KK) yang berada di sekitar TPST Bantargebang.

Setiap KK akan memperoleh dana dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000, bantuan sosial Rp 200.000, dan bantuan pembangunan fisik sebesar Rp 100.000 per tiga bulan.

Terkait penerbitan SP 3 ini, Yusril mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan gugatan. (Baca juga: Kena SP 3, Pengelola TPST Bantargebang Serahkan Langkah Hukum kepada Yusril)

Kompas TV Massa Blokade TPST Bantargebang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Megapolitan
Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Megapolitan
Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Megapolitan
Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Megapolitan
Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.