Kompas.com - 30/06/2016, 20:10 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Toeti Noeziar Soekarno, warga penjual 4,6 hektar lahan di Cengkareng Barat ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, menggugat Pemerintah Provinsi DKI untuk dua hal, yakni agar lahan itu dihapus dari aset Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan serta agar Dinas Perumahan melunasi tunggakan Rp 200 miliar.

Kepala Bidang Sub Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Haratua Purba mengatakan, gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei 2016.

"Sekarang lagi tahap mediasi," kata Purba di Balai Kota, Kamis (30/6/2016).

(Baca juga: Kadis Perumahan DKI Merasa Tertipu atas Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Menurut Purba, sengketa yang terjadi antara Pemprov DKI dan Toeti ini bukan bagian dari gugatan yang pernah melibatkan Pemprov DKI dan PT Sabar Ganda.

Untuk sengketa dengan PT Sabar Ganda, kata dia, pengadilan sudah memenangkan Pemprov DKI.

"Ketika PT Sabar Ganda gugat Pemprov DKI, dia kalah karena tidak bisa nunjukin batas tanah yang mana saja. Selagi gugatan berjalan, diserobot sama dia, nempatin preman di sana. Kami gugat dan kami udah menang sampai PK (peninjauan kembali)," ujar Purba.

Adapun lahan yang dipermasalahkan Toeti dan Pemprov DKI Jakarta berlokasi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Lahan tersebut pada awalnya adalah lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan untuk rumah susun.

(Baca juga: Cerita Kadis Perumahan soal Gratifikasi Pembelian Lahan di Cengkareng Barat)

Namun, dari temuan BPK, diketahui bahwa lahan itu ternyata lahan milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Padahal, Dinas Perumahan sudah membayarkan uang Rp 648 miliar ke salah seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, yakni Toeti.

Sementara itu, menurut Toeti, Dinas Perumahan masih berutang Rp 200 miliar.

Proses pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng Barat kemudian menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2015.

Kompas TV Ada Oknum Pemprov DKI Jadi Mafia Tanah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta-fakta Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta: Biaya Maksimal Rp 10,000 untuk 180 Menit Perjalanan

Fakta-fakta Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta: Biaya Maksimal Rp 10,000 untuk 180 Menit Perjalanan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta | Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J

[POPULER JABODETABEK] Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta | Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J

Megapolitan
Sesosok Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Karung di Kali Ciliwung Bojonggede

Sesosok Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Karung di Kali Ciliwung Bojonggede

Megapolitan
Kronologi dan Motif Pembunuhan Brigadir J Berdasarkan Pengakuan Ferdy Sambo

Kronologi dan Motif Pembunuhan Brigadir J Berdasarkan Pengakuan Ferdy Sambo

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Merata pada Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Merata pada Siang hingga Sore

Megapolitan
Ini Hal-hal Penting Pemberlakuan Tarif Integrasi Rp10.000 yang Perlu Diperhatikan

Ini Hal-hal Penting Pemberlakuan Tarif Integrasi Rp10.000 yang Perlu Diperhatikan

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.