Kompas.com - 19/07/2016, 15:00 WIB
Sidang class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016). Kahfi Dirga CahyaSidang class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menyampaikan tiga tanggapan atas class action warga Bukit Duri. Tanggapan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (19/7/2016). Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Canang.

Tanggapan itu tidak disampaikan secara lisan dan hanya diberikan dalam bentum tertulis kepada majelis hakim dan kuasa hukum warga Bukit Duri. Dalam surat tanggapan yang diterima Kompas.com, Pemprov DKI memberikan tiga tanggapan atas class action warga Bukit Duri.

Tidak mewakili

Tanggapan pertama menyebutkan bahwa kedudukan wakil kelompok tidak jelas dan tidak mewakili anggota. Pemprov DKI Jakarta menyebut, salah satu wakil kelompok penggugat II, D Mulyadi sudah meninggal dunia. Sehingga dinilai tidak mewakili anggota kelompoknya.

Oleh karena itu, maka harus ada pergantian dari ahli waris Mulyadi, yakni Carti, Siti Nurkhimah dan Fatmawati. Namun Pemprov DKI menolak pergantian tersebut. Pasalnya, gugatan tersebut perwakilan kelompok, bukan perbuatan melawan hukum perseorangan.

"Bahwa D Mulyadi sudah meninggal dunia, maka distribusi pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan. Sehingga demikian gugatan a quo tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam materi tanggapannya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menilai para penggugat tidak jelas menyebutkan anggota kelompoknya.

Alasan tak jelas

Tanggapan kedua dari Pemprov DKI Jakarta yakni alasan dari penggugat tak jelas dan rinci. Menurut pemerintah, penggugat tidak memiliki kesamaan fakta. Para penggugat hanya menyebutkan perolehan tanah atas nama pribadi dan keluarganya tanpa menjelaskan secara rinci riwayat anggota kelompoknya. Sehingga menurut Pemprov DKI Jakarta, para penggugat tidak dapat mewakili anggota kelompoknya.

"Bahkan memiliki niat terselubung mendapatkan keuntungan pribadi di balik gugatan kelompok yang seharusnya diajukan dalam gugatan biasa," tulis Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Megapolitan
Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Megapolitan
Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Megapolitan
Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Megapolitan
Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Megapolitan
Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes  Depok: Berasal dari 3 Klaster

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes Depok: Berasal dari 3 Klaster

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

Megapolitan
Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.