Kompas.com - 19/07/2016, 15:00 WIB
Sidang class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016). Kahfi Dirga CahyaSidang class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menyampaikan tiga tanggapan atas class action warga Bukit Duri. Tanggapan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (19/7/2016). Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Canang.

Tanggapan itu tidak disampaikan secara lisan dan hanya diberikan dalam bentum tertulis kepada majelis hakim dan kuasa hukum warga Bukit Duri. Dalam surat tanggapan yang diterima Kompas.com, Pemprov DKI memberikan tiga tanggapan atas class action warga Bukit Duri.

Tidak mewakili

Tanggapan pertama menyebutkan bahwa kedudukan wakil kelompok tidak jelas dan tidak mewakili anggota. Pemprov DKI Jakarta menyebut, salah satu wakil kelompok penggugat II, D Mulyadi sudah meninggal dunia. Sehingga dinilai tidak mewakili anggota kelompoknya.

Oleh karena itu, maka harus ada pergantian dari ahli waris Mulyadi, yakni Carti, Siti Nurkhimah dan Fatmawati. Namun Pemprov DKI menolak pergantian tersebut. Pasalnya, gugatan tersebut perwakilan kelompok, bukan perbuatan melawan hukum perseorangan.

"Bahwa D Mulyadi sudah meninggal dunia, maka distribusi pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan. Sehingga demikian gugatan a quo tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam materi tanggapannya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menilai para penggugat tidak jelas menyebutkan anggota kelompoknya.

Alasan tak jelas

Tanggapan kedua dari Pemprov DKI Jakarta yakni alasan dari penggugat tak jelas dan rinci. Menurut pemerintah, penggugat tidak memiliki kesamaan fakta. Para penggugat hanya menyebutkan perolehan tanah atas nama pribadi dan keluarganya tanpa menjelaskan secara rinci riwayat anggota kelompoknya. Sehingga menurut Pemprov DKI Jakarta, para penggugat tidak dapat mewakili anggota kelompoknya.

"Bahkan memiliki niat terselubung mendapatkan keuntungan pribadi di balik gugatan kelompok yang seharusnya diajukan dalam gugatan biasa," tulis Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Megapolitan
Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Megapolitan
Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Megapolitan
Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Megapolitan
Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Megapolitan
Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Megapolitan
Identitas Pembegal Tukang Roti di Kota Bekasi Terungkap, Polisi Lakukan Pengejaran

Identitas Pembegal Tukang Roti di Kota Bekasi Terungkap, Polisi Lakukan Pengejaran

Megapolitan
Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Megapolitan
Kurir Ganja yang Diamankan Polisi Mengaku Dibayar 1 Juta Per Kilogram

Kurir Ganja yang Diamankan Polisi Mengaku Dibayar 1 Juta Per Kilogram

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.