Wagub Djarot: Masa, Kita Mengalah gara-gara Ada Gugatan Warga Bukit Duri?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, gugatan class action yang sedang dilakukan warga Bukit Duri tidak akan menyandera pelaksanaan penertiban. Permukiman di Bukit Duri tetap akan ditertibkan sesuai jadwalnya.

"Masa (gugatan) dia menyandera? Gara-gara dia kemudian ini berhenti, yang benar saja?" ujar Djarot di Masjid AL Azhar Sentra Primer, Jalan Dr Sumarno, Kamis (8/9/2016).

Djarot mengatakan, penertiban Bukit Duri untuk menyukseskan program pemerintah pusat, khususnya untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Program tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi.

Djarot juga mengatakan, program normalisasi Kali Ciliwung juga sudah hampir selesai. Menurut dia, tidak masuk akal jika program dihentikan karena ada gugatan dari warga.

"Lha masa kita terhenti hanya karena itu? Menghentikan suatu program yang sudah 75 persen selesai, tinggal (Bukit Duri) itu doang, masa kita mau ngalah sama mereka?" ujar Djarot. (Baca: Tepuk Tangan dan Pelukan Warnai Sidang Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri)

Pemerintah Kota Jakarta Selatan melayangkan surat peringatan (SP) kedua kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2016). Rencananya, kawasan tersebut akan ditertibkan setelah Idul Adha.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, penertiban permukiman tidak akan menunggu sidang gugatan class action yang diajukan oleh sebagian warga. Menurut dia, hingga kini belum ada putusan dari pengadilan. (Baca: Bukit Duri Ditertibkan Setelah Idul Adha)