Kompas.com - 29/09/2016, 16:48 WIB
Pernyataan sikap bersama terkait penggusuran Bukit Duri pada Rabu (28/9/2016). Nibras Nada NailufarPernyataan sikap bersama terkait penggusuran Bukit Duri pada Rabu (28/9/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gema Demokrasi menyatakan sikap terkait penggusuran permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Langkah Pemprov DKI Jakarta menertibkan rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung disebut tidak manusiawi dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Koordinator Gema Demokrasi, Dhyta Caturani, menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menunggu keputusan pengadilan mengenai gugatan warga terkait rencana penggusuran tersebut sampai berkekuatan hukum tetap.

Sebagian warga Bukit Duri yang menolak relokasi tengah mengajukan gugatan class action normalisasi Sungai Ciliwung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan terhadap SP 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Negara kembali absen melindungi warga negaranya. Dalam penggusuran paksa dengan kekerasan dan intimidasi kepada warga Bukit Duri, terbukti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sengaja hak-hak warga yang dilindungi oleh hukum ternyata diacuhkan dengan mengambil sikap sebaliknya," kata Dhyta di Bukit Duri, Kamis (29/9/2016).

Menurut Dhyta, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan komentar umum PBB Nomor 7 tentang Penggusuran Paksa, musyawarah yang tulus merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi pemerintah sebelum melakukan penggusuran.

Dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ia sebut termasuk melawan hukum. Lebih lanjut, berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB 2004/28 tentang Pelarangan Penggusuran Paksa, tindakan Pemprov DKI disebut sebagai salah satu pelanggaran berat HAM karena warga yang kehilangan tempat tinggalnya seketika akan kehilangan hak-hak lain, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kehilangan mata pencarian, dan sebagainya.

Sementara itu, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria, menekankan pentingnya ganti rugi atas tanah yang dikuasai rakyat. Iwan menyatakan klaim bahwa bantaran Sungai Ciliwung adalah tanah negara tidak terbukti sebab Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa membuktikan sertifikat hak milik tanah tersebut.

Alternatif yang diberikan pemerintah dengan memindahkan warga korban penggusuran juga disebut tidak sesuai dalam konsep pembangunan sebab warga tetap harus membayar.

"Yang ketiga seharusnya pemerintah membuka diri untuk membuat konsep urban life reform, yaitu mengusahakan, memprioritaskan yang disebut dengan tanah, ruang publik, kemudian rumah dan tempat usaha itu kepada msyarakat. Konsepnya harus bersama dengan masyarakat," ucap Irwan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekuriti Penusuk PSK di Apartemen Ciputat Sudah Siapkan Pisau Sebelum Berkencan

Sekuriti Penusuk PSK di Apartemen Ciputat Sudah Siapkan Pisau Sebelum Berkencan

Megapolitan
Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Megapolitan
Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Megapolitan
Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Megapolitan
IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

Megapolitan
Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Megapolitan
Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Megapolitan
Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Megapolitan
Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X