Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2016, 16:48 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gema Demokrasi menyatakan sikap terkait penggusuran permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Langkah Pemprov DKI Jakarta menertibkan rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung disebut tidak manusiawi dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Koordinator Gema Demokrasi, Dhyta Caturani, menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menunggu keputusan pengadilan mengenai gugatan warga terkait rencana penggusuran tersebut sampai berkekuatan hukum tetap.

Sebagian warga Bukit Duri yang menolak relokasi tengah mengajukan gugatan class action normalisasi Sungai Ciliwung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan terhadap SP 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Negara kembali absen melindungi warga negaranya. Dalam penggusuran paksa dengan kekerasan dan intimidasi kepada warga Bukit Duri, terbukti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sengaja hak-hak warga yang dilindungi oleh hukum ternyata diacuhkan dengan mengambil sikap sebaliknya," kata Dhyta di Bukit Duri, Kamis (29/9/2016).

Menurut Dhyta, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan komentar umum PBB Nomor 7 tentang Penggusuran Paksa, musyawarah yang tulus merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi pemerintah sebelum melakukan penggusuran.

Dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ia sebut termasuk melawan hukum. Lebih lanjut, berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB 2004/28 tentang Pelarangan Penggusuran Paksa, tindakan Pemprov DKI disebut sebagai salah satu pelanggaran berat HAM karena warga yang kehilangan tempat tinggalnya seketika akan kehilangan hak-hak lain, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kehilangan mata pencarian, dan sebagainya.

Sementara itu, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria, menekankan pentingnya ganti rugi atas tanah yang dikuasai rakyat. Iwan menyatakan klaim bahwa bantaran Sungai Ciliwung adalah tanah negara tidak terbukti sebab Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa membuktikan sertifikat hak milik tanah tersebut.

Alternatif yang diberikan pemerintah dengan memindahkan warga korban penggusuran juga disebut tidak sesuai dalam konsep pembangunan sebab warga tetap harus membayar.

"Yang ketiga seharusnya pemerintah membuka diri untuk membuat konsep urban life reform, yaitu mengusahakan, memprioritaskan yang disebut dengan tanah, ruang publik, kemudian rumah dan tempat usaha itu kepada msyarakat. Konsepnya harus bersama dengan masyarakat," ucap Irwan.

Kompas TV Warga Bukit Duru Bertahan Meski Rumahnya Digusur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Berguncang, Konstruksi Skywalk Kebayoran Akan Diperkuat Bulan Ini

Sempat Berguncang, Konstruksi Skywalk Kebayoran Akan Diperkuat Bulan Ini

Megapolitan
Kompol D Langgar Kode Etik karena Nikah Siri, Ketua IPW: Pelanggaran Berat Itu

Kompol D Langgar Kode Etik karena Nikah Siri, Ketua IPW: Pelanggaran Berat Itu

Megapolitan
Pamer Tanam Ribuan Pohon di Jakarta, Heru Budi: Kami Mau Sebanyak-banyaknya

Pamer Tanam Ribuan Pohon di Jakarta, Heru Budi: Kami Mau Sebanyak-banyaknya

Megapolitan
Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah Warna Usai Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI, Terungkap dalam Rekonstruksi

Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah Warna Usai Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI, Terungkap dalam Rekonstruksi

Megapolitan
Tindak Lanjuti Pertemuan dengan Menkes, Heru Budi Mulai Data Kasus Stunting di Jakarta

Tindak Lanjuti Pertemuan dengan Menkes, Heru Budi Mulai Data Kasus Stunting di Jakarta

Megapolitan
Usai Menabrak, Pensiunan Polisi Bantu Pindahkan Tubuh Hasya ke Tepi Jalan, tapi Tak Bawa ke RS

Usai Menabrak, Pensiunan Polisi Bantu Pindahkan Tubuh Hasya ke Tepi Jalan, tapi Tak Bawa ke RS

Megapolitan
Tiba di PN Jakbar, Teddy Minahasa Hadiri Sidang Perdana Hari Ini

Tiba di PN Jakbar, Teddy Minahasa Hadiri Sidang Perdana Hari Ini

Megapolitan
Alasan Keluarga Hasya Tak Hadiri Rekonstruksi Ulang, Pengacara: Fokus Kami Pencabutan Status Tersangka

Alasan Keluarga Hasya Tak Hadiri Rekonstruksi Ulang, Pengacara: Fokus Kami Pencabutan Status Tersangka

Megapolitan
Ular Sanca Sepanjang 7 Meter Ditemukan di Kontrakan Penjaringan, Awalnya Dikira Biawak

Ular Sanca Sepanjang 7 Meter Ditemukan di Kontrakan Penjaringan, Awalnya Dikira Biawak

Megapolitan
Keluarga Angela Korban Mutilasi Belum Dapat Laporan Perkembangan Apa Pun dari Polisi

Keluarga Angela Korban Mutilasi Belum Dapat Laporan Perkembangan Apa Pun dari Polisi

Megapolitan
Keponakannya Selamat Usai Jadi Korban Tabrak Lari, Haikal Hassan: Terima Kasih yang Telah Menyelamatkan...

Keponakannya Selamat Usai Jadi Korban Tabrak Lari, Haikal Hassan: Terima Kasih yang Telah Menyelamatkan...

Megapolitan
Heru Budi Persilakan Jakpro Tunjuk Kontraktor Pembangunan ITF Sunter

Heru Budi Persilakan Jakpro Tunjuk Kontraktor Pembangunan ITF Sunter

Megapolitan
Keluarga Hasya Tak Hadiri Rekonstruksi Ulang Kecelakaan

Keluarga Hasya Tak Hadiri Rekonstruksi Ulang Kecelakaan

Megapolitan
Rekonstruksi Kecelakaan Mahasiswa UI Ungkap Hasya Tak Dapat Penanganan Selama 45 Menit Usai Ditabrak Pajero

Rekonstruksi Kecelakaan Mahasiswa UI Ungkap Hasya Tak Dapat Penanganan Selama 45 Menit Usai Ditabrak Pajero

Megapolitan
Modal Minyakita Lebih Mahal dari HET, Pedagang di Pasar Pesaben Enggan Jual

Modal Minyakita Lebih Mahal dari HET, Pedagang di Pasar Pesaben Enggan Jual

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.