Kompas.com - 29/09/2016, 16:48 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gema Demokrasi menyatakan sikap terkait penggusuran permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Langkah Pemprov DKI Jakarta menertibkan rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung disebut tidak manusiawi dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Koordinator Gema Demokrasi, Dhyta Caturani, menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menunggu keputusan pengadilan mengenai gugatan warga terkait rencana penggusuran tersebut sampai berkekuatan hukum tetap.

Sebagian warga Bukit Duri yang menolak relokasi tengah mengajukan gugatan class action normalisasi Sungai Ciliwung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan terhadap SP 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Negara kembali absen melindungi warga negaranya. Dalam penggusuran paksa dengan kekerasan dan intimidasi kepada warga Bukit Duri, terbukti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sengaja hak-hak warga yang dilindungi oleh hukum ternyata diacuhkan dengan mengambil sikap sebaliknya," kata Dhyta di Bukit Duri, Kamis (29/9/2016).

Menurut Dhyta, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan komentar umum PBB Nomor 7 tentang Penggusuran Paksa, musyawarah yang tulus merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi pemerintah sebelum melakukan penggusuran.

Dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ia sebut termasuk melawan hukum. Lebih lanjut, berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB 2004/28 tentang Pelarangan Penggusuran Paksa, tindakan Pemprov DKI disebut sebagai salah satu pelanggaran berat HAM karena warga yang kehilangan tempat tinggalnya seketika akan kehilangan hak-hak lain, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kehilangan mata pencarian, dan sebagainya.

Sementara itu, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria, menekankan pentingnya ganti rugi atas tanah yang dikuasai rakyat. Iwan menyatakan klaim bahwa bantaran Sungai Ciliwung adalah tanah negara tidak terbukti sebab Pemerintah Provinsi DKI tidak bisa membuktikan sertifikat hak milik tanah tersebut.

Alternatif yang diberikan pemerintah dengan memindahkan warga korban penggusuran juga disebut tidak sesuai dalam konsep pembangunan sebab warga tetap harus membayar.

"Yang ketiga seharusnya pemerintah membuka diri untuk membuat konsep urban life reform, yaitu mengusahakan, memprioritaskan yang disebut dengan tanah, ruang publik, kemudian rumah dan tempat usaha itu kepada msyarakat. Konsepnya harus bersama dengan masyarakat," ucap Irwan.

Kompas TV Warga Bukit Duru Bertahan Meski Rumahnya Digusur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8-14 Agustus 2022

Megapolitan
Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Penjenamaan Rumah Sehat Dinilai untuk Bikin Warga Kunjungi RS Saat Bugar

Megapolitan
LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

LPSK Sebut Tidak Ada Ancaman Serius terhadap Istri Ferdy Sambo untuk Syarat Dapat Perlindungan

Megapolitan
Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Mengenang 30 Hari Kematian Brigadir J, Warga Gelar Aksi 3.000 Lilin di Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Santri Tewas Dianiaya Teman, Korban Mengeluh Sakit Kepala lalu Tidak Sadarkan Diri

Megapolitan
Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, 65 Personel Dikerahkan untuk Padamkan Api

Megapolitan
Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Penyidik KPK Tinggalkan Plaza Summarecon Bekasi Usai Penggeledahan Berkait Kasus Suap Haryadi Suyuti

Megapolitan
Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Komplotan Begal Bersajam di Jakarta Barat Tertangkap, Tak Segan Bacok Korban yang Melawan

Megapolitan
Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Kondisi Air Tanah di Jakarta Kritis, PAM Jaya Targetkan Layanan SPAM 100 Persen pada 2030

Megapolitan
Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Urai Kepadatan Jalan Daan Mogot, Pengalihan Arus Lalu Lintas akan Diberlakukan di Simpang Casa Jardin

Megapolitan
Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Tanjung Duren Tertangkap, Kerap Beraksi di Jakarta Barat

Megapolitan
Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Babak Baru Penjenamaan Rumah Sehat, Komisi E DPRD DKI Akan Panggil Dinkes

Megapolitan
Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Santri Tewas Dianiaya Temannya di Tangerang, Keluarga Duga Ada Kelalaian Pondok Pesantren

Megapolitan
Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Jakarta Terancam Tenggelam pada 2050 Akibat Eksploitasi Air Tanah

Megapolitan
Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintahan Desa Lambangsari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.