Kompas.com - 03/10/2016, 14:02 WIB
Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, LBH Jakarta, beserta sejumlah warga Pasar Ikan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Warga mengajukan gugatan kelompok atau class action terhadap penertiban yang dilakukan Pemprov DKI, Senin (3/10/2016) Kompas.com/David Oliver PurbaAktivis perempuan Ratna Sarumpaet, LBH Jakarta, beserta sejumlah warga Pasar Ikan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Warga mengajukan gugatan kelompok atau class action terhadap penertiban yang dilakukan Pemprov DKI, Senin (3/10/2016)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum warga Pasar Ikan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Matthew Michele Lenggu mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin akan memenangkan gugatan kelompok atau "class action" yang diajukan oleh warga Pasar Ikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Senin siang, sejumlah warga Pasar Ikan mendatangi PN Jakarta Pusat untuk mengajukan gugatan "class action" terhadap terhadap Pemprov DKI. Matthew mengatakan, gugatan tersebut ditujukan untuk menguji apakah kebijakan penertiban yang dilakukan Pemprov DKI telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun keputusan hasil gugatan itu, kata Matthew diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Kami belum bisa memberi tahu chance kami untuk menang, tapi kami ingin menguji kebijakan Pemprov DKI di persidangan ini apakah tepat atau tidak," ujar Matthew di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016). (Baca: Melihat Penertiban Bukit Duri dari Perspektif Hukum)

Ditambahkan Matthew, selain menggugat Pemprov DKI, warga Pasar Ikan juga mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polri dan TNI. Gugatan kelompok yang diajukan terhadap Polri dan TNI, kata Matthew karena saat penertiban berlangsung, petugas kepolisian dan anggota TNI diikutsertakan dalam proses penertiban.

"Kami mau keempat institusi ini, mereka bertanggung jawab bareng-bareng mengganti kerugian warga Pasar Ikan," ujar Matthew.

Senin siang, sejumlah warga Pasar Ikan, bersama aktivis perempuan Ratna Sarumpaet dan LBH Jakarta mengajukan gugatan "class action" terhadap Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Utara, Polri, dan TNI. (Baca: Bertahan dan Mengais Rezeki di Atas Puing Pasar Ikan)

Isi gugatan tersebut yaitu menuntut keempat instansi tersebut memberikan ganti rugi terhadap pembongkaran ratusab permukiman di Pasar Ikan. Permukiman warga Pasar Ikan dibongkar Pemprov DKI pada pertengahan April 2016 dengan alasan untuk merevitalisasi kawasan Sunda Kelapa.

Kompas TV Pasca Digusur Warga Tinggal di Perahu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.