Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Mengeluh Pengukuran dan Pembayaran Lahan MRT Tidak Transparan

Kompas.com - 07/11/2016, 12:02 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rapat konfirmasi daftar nominatif pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit (MRT), Senin pagi (7/11/2016).

Dalam rapat tersebut, puluhan warga mengeluhkan pengukuran dan pembayaran lahan mereka yang tidak transparan.

Patricia, pemilik lahan di Blok A, menuturkan, ia selalu kooperatif dalam pembahasan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dia yang harusnya final pada akhir 2015, batal karena luas bidangnya 147 meter persegi saat pengukuran, tiba-tiba berubah menjadi 69 meter persegi saat akan dibayarkan.

"Semua ada saat pengukuran dan saat 31 Desember saya dipaksa, diarahkan untuk terima pembayaran yang beda. Saya benar-benar kecewa. Saya ingin ini transparan, ini sudah 2016," kata Patricia, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin siang.

Sama halnya dengan Anton, yang mewakili PT Astra dan kantornya di Jalan R.A. Kartini kavling 203, Lebak Bulus, mengatakan sejak proses pembebasan lahan pada 2009, ada saja masalah teknis yang diungkapkan pemerintah.

Padahal pihaknya sudah kooperatif dan mendukung penuh proyek MRT. Anton juga meminta hasil pengukuran dan keputusan pembebasan lahan dibuat tertulis, resmi dan tidak hanya lisan, sebab ia juga perlu mempertanggungjawabkan aset milik korporasi.

"Kami sudah males, dari tahun ke tahun permasalahannya beda. Saya tadi ditanya luasnya (bidang) yang kena berapa. Bukannya sudah tertulis? Kok malah ditanya lagi ke kami?" kata Anton.

(Baca: Bebaskan Lahan untuk MRT, BPN Minta "Legal Opinion" dari Kejati)

Puluhan warga yang hadir mengaku mendukung penuh proyek MRT. Mereka tak memprotes nilai ganti rugi yang rencananya akan ditetapkan ulang.

Warga hanya mempertanyakan prosesnya yang rumit dan memakan waktu lama. Sebab, ada warga yang mengaku sebagian lahannya sudah digunakan untuk proyek tersebut namun tak kunjung mendapat kepastian soal pembayaran dan tak tahu harus mengadu ke mana.

Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan, Alen Saputra, menyatakan pihaknya akan melakukan pengukuran ulang dengan koordinasi yang lebih baik.

"Akan saya jadwalkan waktu, secepatnya hari Rabu penentuan jadwal (pengukuran), semua akan saya beritahu satu-satu kita undang jam berapa harus standby," kata Alen.

Selaku Kepala Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk MRT, Alen mengatakan pengukuran bidang akan dilakukan oleh pihaknya. Sementara pengukuran bangunan akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, dan untuk tanaman akan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

(Baca: Lalu Lintas Pasar Jumat Akan Direkayasa karena Pembangunan Dipo MRT)

Setelah pengukuran, tanah akan ditaksir harganya atau appraisal oleh konsultan yang sudah ditunjuk. Alen berharap tahun ini proses ganti rugi sudah bisa dibayarkan kepada pemilik bidang prioritas.

Alen mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah warga menyepakati harga appraisal. Uang pembayaran akan ditransfer langsung ke rekening Bank DKI pemilik bidang.

"Kami tidak ada menurunkan atau menaikkan harga, karena itu mark-up, harga yang akan dibayarkan sesuai dengan appraisal terbaru, bukan appraisal 2014," ujar Alen.

Kompas TV Kemajuan Pembangunan Konstruksi MRT Tahap 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com