Kompas.com - 25/11/2016, 16:30 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mempersilakan Buni Yani jika ingin mengajukan praperadilan terhadap penetapan dirinya menjadi tersangka dalam kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

"Enggak ada masalah, itu memang sudah prosedur hukum," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/11/2016).

Awi meyakini bahwa polisi telah bekerja sesuai prosedur dalan penetapan Buni Yani sebagai tersangka. Oleh karena itu pihaknya siap menghadapi praperadilan tersebut.

"(Prapradilan) itu salah satu untuk mengukur bahwasanya kinerja polisi ini betul atau tidak," kata Awi.

Sebelumnya, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak mendasar. Oleh karena itu, pihaknya berniat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut.

"Yang jelas status Pak Buni menjadi tersangka ini akan kami lakukan segera upaya hukum praperadilan, itu dulu sementara," ujar Aldwin di Mapolda Metro Jaya saat menjemput Buni pada Kamis (24/11/2016).

Polda Metro Jaya telah menetapkan Buni Yani menjadi tersangka dalam kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Polisi memastikan Buni Yani jadi tersangka bukan karena telah mengunggah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016 yang isinya kemudian diduga mengandung unsur penistaan agama. (Baca: Merasa Kecewa, Buni Yani Akan Ajukan Praperadilan)

Namun, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka karena caption yang dia tulis di akun Facebook-nya saat mengunggah video itu. Tiga paragraf yang ditulis Buni, kata Awi, dinilai saksi ahli dapat menghasut, mengajak seseorang membenci dengan alasan SARA.

Dalam kasus ini, Buni terancam dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukumannya, maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Kompas TV Buni Yani Ditetapkan Tersangka Dugaan Penyebaran SARA
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Masih Minimnya Perubahan KTP Warga Terdampak Perubahan Jalan hingga Polda Metro Bangun Ring Tinju

[POPULER JABODETABEK] Masih Minimnya Perubahan KTP Warga Terdampak Perubahan Jalan hingga Polda Metro Bangun Ring Tinju

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Ditemukan Tewas di Kediamannya, Saksi: Keluar Darah dari Hidung dan Telinga

Kondisi Polisi yang Ditemukan Tewas di Kediamannya, Saksi: Keluar Darah dari Hidung dan Telinga

Megapolitan
Seorang Polisi Ditemukan Tewas di Kediamannya di Depok

Seorang Polisi Ditemukan Tewas di Kediamannya di Depok

Megapolitan
Curahan Hati Warga Rusun Jatinegara Barat, Rawat Cucu yang Sempat Dibuang Anaknya, Kini Hendak Diusir

Curahan Hati Warga Rusun Jatinegara Barat, Rawat Cucu yang Sempat Dibuang Anaknya, Kini Hendak Diusir

Megapolitan
Cegah PMK, Ratusan Hewan Kurban di Jaksel Disuntik Vaksin

Cegah PMK, Ratusan Hewan Kurban di Jaksel Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tembok Toko Sepanjang 17 Meter Roboh di Cakung Dampak Perbaikan Saluran Air, Akses Jalan ke 4 RT Terputus

Tembok Toko Sepanjang 17 Meter Roboh di Cakung Dampak Perbaikan Saluran Air, Akses Jalan ke 4 RT Terputus

Megapolitan
Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

Megapolitan
Penanda Sapi Sehat, Hewan Kurban di Tanjung Priok Diberi Pita Warna-warni

Penanda Sapi Sehat, Hewan Kurban di Tanjung Priok Diberi Pita Warna-warni

Megapolitan
Tembok Toko Roboh, Akses Jalan 300 Kepala Keluarga di Cakung Terputus

Tembok Toko Roboh, Akses Jalan 300 Kepala Keluarga di Cakung Terputus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bekasi dan Depok Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Bekasi dan Depok Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.