Djarot Sebut Aksi 2 Desember Bisa Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tidak mempermasalahkan adanya aksi 2 Desember.

Djarot menyebut aksi tersebut justru dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Tidak apa-apa, datang kan niatnya bagus, berdoa, zikir, untuk kedamaian Indonesia. Disamping itu, kalau kita itu banyak tamu, itu menggerakkan ekonomi kerakyatan juga, orang jualan jadi laku," ujar Djarot di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).

(Baca juga: DKI Siapkan Mobil Damkar untuk Wudu pada Aksi 2 Desember 2016)

Djarot mengimbau agar pelaksanaan aksi 2 Desember berjalan dengan damai dan tetap sejuk.

Sebab, kata dia, Indonesia merupakan negara persatuan. Perwakilan semua suku, agama, dan ras, ada di Jakarta.

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dan kebersihan juga. Jakarta milik kita semua, bukan hanya milik warga Jakarta, tetapi juga seluruh orang yang datang ke Jakarta. Mari kita jaga," kata dia.

Djarot juga mengatakan, proses hukum terhadap Guberur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tengah berjalan. Dia berharap masyarakat percaya terhadap proses hukum.

"Berikan lembaga peradilan kesempatan menunjukkan profesionalitasnya, menunjukkan bahwa keadilan itu bisa ditegakkan, kebenaran itu bisa disampaikan," ucap Djarot.

(Baca juga: Wiranto dan Wamenlu Jelaskan Aksi Damai 2 Desember kepada Duta Besar)

Adapun aksi 2 Desember merupakan aksi lanjutan dari  4 November 2016. Peserta aksi ingin mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnamaatau Ahok.

Polri memberi izin aksi ini dipusatkan di Monas yang mampu menampung 600.000 orang hingga 700.000 orang.

Aksi ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri dengan shalat Jumat berjamaah.

Terkait proses hukum kasus dugaan penistaan agama, berkas perkara Ahok tersebut dinyatakan lengkap atau P21. Ahok nantinya akan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Pada Kamis ini, Ahok juga memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk pelimpahan berkas perkara tahap 2 ke Kejaksaan Agung.