Kompas.com - 15/12/2016, 06:20 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dampaknya, akan ada perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2017.

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan ada perampingan SKPD yang tadinya berjumlah 53 menjadi 42 SKPD.

"Kami kan mau jangan sampai penyelenggaraan negara banyakan panitia daripada pesertanya," kata Sumarsono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/12/2016).

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pengurangan itu meliputi beberapa hal. Awalnya, ada 5 asisten dan 10 biro di Sekretariat Daerah. Kini berkurang menjadi 4 asisten dan 10 biro. Lembaga Teknis Daerah semula berjumlah 18, kini menjadi 8 badan.

Jumlah Dinas sebelumnya ada 20, kini menjadi 22 karena ada penggabungan 22 Dinas, 1 Satpol PP, dan 1 BPBD. Sementara itu, jumlah kabupaten atau kota administrasi tetap yaitu 6. Lembaga lain yang semula berjumlah 5 menjadi 1 lembaga saja. Kemudian, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tetap memiliki 1 perangkat.

Berikut ini adalah nama dinas yang mengalami perubahan nomenklatur ataupun mengalami penggabungan :

1. Dinas Tata Air menjadi Dinas Sumber Daya Air (perubahan nomenklatur).

2. Dinas Penataan Kota menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (perubahan nomenklatur).

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (perubahan nomenklatur).

4. Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (urusan kehutanan pindah ke Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Megapolitan
Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Megapolitan
Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Megapolitan
Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Megapolitan
PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

Megapolitan
'Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros...'

"Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros..."

Megapolitan
Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Megapolitan
Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Megapolitan
Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.