Pemprov DKI Anggarkan Rp 800 Miliar untuk Premi BPJS Kesehatan

Kompas.com - 06/02/2017, 09:20 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Meski begitu, Tuty menyebut pembiayaan premi BPJS tersebut tetap dibayar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

"KJS sudah berubah menjadi BPJS, jadi yang memiliki KJS dulu otomatis menjadi peserta BPJS. Pembiayaannya melalui APBD DKI, (anggarannya) sekitar Rp 800-an miliar," ujar Tuty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (5/2/2017).

Tuty menuturkan, saat ini ada sekitar 3 juta warga DKI Jakarta penerima bantuan iuran (PBI). Anggaran sekitar Rp 800 miliar tersebut digunakan untuk biaya premi BPJS ketiga juta warga tersebut.

"Untuk sekitar 3 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Iya, dari APBD bayar iuran untuk BPJS," kata Tuty.

Kasubbag Tata Usaha BLUD Puskesmas Menteng Ion sebelumnya mengatakan, Puskesmas Menteng menerima semua jenis kartu jaminan kesehatan, baik itu KJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun Kartu BPJS Kesehatan.

Menurut Ion, sekitar 90 persen pasien yang datang berobat ke Puskesmas Menteng menggunakan kartu jaminan kesehatan. Ion menyampaikan, klaim semua kartu jaminan kesehatan tersebut dijamin oleh BPJS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semuanya di-input-nya BPJS, jadi enggak kelihatan dia kartunya KIS atau KJS. Nomornya nomor BPJS karena nomor BPJS dengan nomor KIS dan KJS itu nge-link," kata Ion di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017). (Baca: Ada BPJS dan KIS, Masihkah KJS Digunakan?)

Bagi pasien yang sudah memiliki KJS dan kemudian dia juga menerima KIS, Puskesmas Menteng meminta mereka untuk mengembalikan KJS yang sudah dimiliki. Pengembalian KJS dilakukan agar setiap pasien tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ganda.

"Nah ini supaya enggak double, takut disalahgunakan, ditukar sama KIS. Sekarang kan jaminan cuma satu, BPJS, yang biayai juga BPJS," ucap Ion.

Kompas TV Begini Cara Memilih Asuransi Kesehatan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Pencabulan Anak Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah Korban Meski Sudah Dilaporkan, Percuma Lapor Polisi?

Pelaku Pencabulan Anak Masih Berkeliaran di Sekitar Rumah Korban Meski Sudah Dilaporkan, Percuma Lapor Polisi?

Megapolitan
Pekerja Proyek LRT di Kuningan Jatuh dari Ketinggian 8 Meter, Ini Fakta-faktanya

Pekerja Proyek LRT di Kuningan Jatuh dari Ketinggian 8 Meter, Ini Fakta-faktanya

Megapolitan
59 Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Buka Lagi Mulai Sabtu Besok, Ini Daftarnya

59 Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Buka Lagi Mulai Sabtu Besok, Ini Daftarnya

Megapolitan
4 Fakta Klaster Pesantren Babussalam Depok, 46 Penghuni Positif Covid-19 hingga Diduga Berawal dari Santri Cuti

4 Fakta Klaster Pesantren Babussalam Depok, 46 Penghuni Positif Covid-19 hingga Diduga Berawal dari Santri Cuti

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober 2021: Ada 17 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 21 Oktober 2021: Ada 17 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Pengacara Pastikan Rachel Vennya Siap Jalani Proses Hukum

Pengacara Pastikan Rachel Vennya Siap Jalani Proses Hukum

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 41 Pasien Dirawat

UPDATE 21 Oktober: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 41 Pasien Dirawat

Megapolitan
Usai Diperiksa Polda Metro Jaya, Rachel Vennya: Maaf Sudah Meresahkan Masyarakat

Usai Diperiksa Polda Metro Jaya, Rachel Vennya: Maaf Sudah Meresahkan Masyarakat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Diguyur Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Diguyur Hujan Siang Nanti

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pencuri Motor Diseret dan Diamuk Massa | Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

[POPULER JABODETABEK] Pencuri Motor Diseret dan Diamuk Massa | Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.