Pemprov DKI Anggarkan Rp 800 Miliar untuk Premi BPJS Kesehatan

Kompas.com - 06/02/2017, 09:20 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat ( KJS) kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Meski begitu, Tuty menyebut pembiayaan premi BPJS tersebut tetap dibayar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI.

"KJS sudah berubah menjadi BPJS, jadi yang memiliki KJS dulu otomatis menjadi peserta BPJS. Pembiayaannya melalui APBD DKI, (anggarannya) sekitar Rp 800-an miliar," ujar Tuty melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu (5/2/2017).

Tuty menuturkan, saat ini ada sekitar 3 juta warga DKI Jakarta penerima bantuan iuran (PBI). Anggaran sekitar Rp 800 miliar tersebut digunakan untuk biaya premi BPJS ketiga juta warga tersebut.

"Untuk sekitar 3 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Iya, dari APBD bayar iuran untuk BPJS," kata Tuty.

Kasubbag Tata Usaha BLUD Puskesmas Menteng Ion sebelumnya mengatakan, Puskesmas Menteng menerima semua jenis kartu jaminan kesehatan, baik itu KJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun Kartu BPJS Kesehatan.

Menurut Ion, sekitar 90 persen pasien yang datang berobat ke Puskesmas Menteng menggunakan kartu jaminan kesehatan. Ion menyampaikan, klaim semua kartu jaminan kesehatan tersebut dijamin oleh BPJS.

"Semuanya di-input-nya BPJS, jadi enggak kelihatan dia kartunya KIS atau KJS. Nomornya nomor BPJS karena nomor BPJS dengan nomor KIS dan KJS itu nge-link," kata Ion di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017). (Baca: Ada BPJS dan KIS, Masihkah KJS Digunakan?)

Bagi pasien yang sudah memiliki KJS dan kemudian dia juga menerima KIS, Puskesmas Menteng meminta mereka untuk mengembalikan KJS yang sudah dimiliki. Pengembalian KJS dilakukan agar setiap pasien tidak memiliki kartu jaminan kesehatan ganda.

"Nah ini supaya enggak double, takut disalahgunakan, ditukar sama KIS. Sekarang kan jaminan cuma satu, BPJS, yang biayai juga BPJS," ucap Ion.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Megapolitan
Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Polisi Tangkap Sekuriti dan Sopir Angkot Pelaku Bobol ATM, Sudah 12 Kali Beraksi

Megapolitan
Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X