Kompas.com - 27/02/2017, 18:59 WIB
Ketua JPPR, Masykurudin Hafidz disebih diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017). Akhdi martin pratamaKetua JPPR, Masykurudin Hafidz disebih diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengevaluasi putaran pertama agar pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 lebih baik.

Menurut Masykurudin, salah satu masalah yang menonjol pada putaran pertama adalah banyaknya warga yang tidak bisa memilih pada putaran pertama 15 Februari 2017. Menurut dia, kejadian serupa tidak boleh terulang pada pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017.

"Salah satu evaluasi adalah layanan kepada hak pemilih. Itu tidak hanya mendaftarkan mereka (pemilih yang belum terdaftar) ke data pemilih, tapi juga bagaimana mereka mudah menggunakan hak suaranya," ujar Masykurudin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).

Masykurudin menuturkan, perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) dapat dilakukan dengan mengumpulkan formulir dari pemilih yang belum terdaftar pada putaran pertama. Dari data tersebut, pemilih yang belum dapat memilih harus dimasukkan ke daftar pemilih pada putaran kedua.

Selain hal itu, kata Masykurudin yang lebih terpenting adalah mendirikan TPS di lokasi yang strategis untuk memudahkan warga menggunakan hak pilihnya.

"Jadi tidak hanya menggunakan hak pilihnya dengan cara mendaftar, tetapi juga mempermudah, membangun TPS di apartemen, membangun TPS di tempat berkumpulnya pemilih yang sesungguhnya kemarin itu punya persoalaan, misalnya di rusun," ucap dia.

Masykurudin menilai, KPU DKI masih punya waktu untuk menyiapkan agar pemilihan putaran kedua nanti berjalan lebih baik dengan berkaca dari permasalahan yang terjadi pada putaran pertama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau tahapannya berdasarkan data yang kemarin, menurut saya itu bisa menyelesaikan setengah masalah," kata Masykurudin.

Kompas TV KPU DKI Jakarta masih membahas mekanisme kampanye putaran kedua. KPU DKI menggandeng KPU pusat untuk merumuskan aturan kampanye dan aturan petahana apakah petahana harus cuti kembali atau tidak. Selain itu, KPU DKI akan melakukan uji publik untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat pada kampanye putaran kedua. Ketua KPU DKI, Sumarno juga melibatkan pasangan calon untuk merumuskan aturan kampanye putaran kedua. Aturan cuti kampanye ini sempat dipertanyakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, meskipun nantinya mereka tetap akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.