Kompas.com - 01/03/2017, 07:56 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono berpendapat, tidak perlu ada kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jika ada, dia berharap masa kampanye tidak perlu terlalu lama seperti masa kampanye putaran pertama.

"Sebaiknya ya tidak perlu ada kampanye pada putaran kedua dan bila ada jangan lama-lama, cukup maksimal 10 hari saja," ujar Sumarsono kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2017).

(Baca juga: Tim Ahok-Djarot Laporkan Anies atas Dugaan Kampanye di Luar Jadwal)

Sumarsono mengatakan, visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah disampaikan dengan baik pada masa kampanye putaran pertama.

Apalagi, debat sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Sumarsono mengatakan, masyarakat sudah memahami visi dan misi semua paslon dari rangkaian debat itu.

Ada kekhawatiran terjadinya kampanye dengan menggunakan fasilitas negara oleh pasangan calon petahana bila tidak ada masa kampanye pada putaran kedua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait itu, Sumarsono mengatakan, Bawaslu DKI yang seharusnya berperan aktif memantau hal itu. Sumarsono mengatakan, ini hanya sekadar pendapat Kemendagri.

Pada akhirnya, Kemendagri menyerahkan keputusan akhirnya kepada Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. "Kami menghormati penyelenggara pilkada," ujar Sumarsono.

(Baca juga: KPU DKI: Penafsiran Kampanye Putaran Kedua pada Pilkada 2012 dan 2017 Berbeda)

Jika KPU DKI menetapkan adanya masa kampanye, maka pasangan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, harus cuti dari jabatan mereka.

Sumarsono mengatakan, nantinya jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diisi oleh pelaksana tugas.

"Plt akan ada bila KPU mewajibkan kampanye, karena UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur petahana harus cuti selama masa kampanye," ujar Sumarsono.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Tinggi tapi Kota Tangerang Tak Pernah Kehabisan Stok Vaksin, Mengapa?

Capaian Vaksinasi Tinggi tapi Kota Tangerang Tak Pernah Kehabisan Stok Vaksin, Mengapa?

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Berkurang, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE 23 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Berkurang, Angka Kematian Masih Tinggi

Megapolitan
Dua Korban Bentrokan Kelompok Pangamen di Alam Sutera Saling Lapor ke Polisi

Dua Korban Bentrokan Kelompok Pangamen di Alam Sutera Saling Lapor ke Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X