Rencana Perpanjangan Jalur MRT Masih Tersendat di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan tambahan biaya untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur sebesar Rp 11,7 triliun. Tambahan anggaran itu diajukan seiring dengan rencana perpanjangan jalur MRT.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT merencanakan pembangunan MRT dari Bundaran HI menuju Kampung Bandan yang hendak dijadikan depo MRT.

Namun, karena keterbatasan lahan di Kampung Bandan membuat jalur diperpanjang hingga Ancol Timur.

Lahan milik PT KAI di Kampung Bandang yang semula direncanakan akan dijadikan depo MRT kini tak bisa digunakan karena PT KAI telah mengontrakkan lahan tersebut kepada tiga perusahaan swasta.

Soal kajian pembangunan MRT jalur tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan kajiannya dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena proyek tersebut masuk dalam rencana strategis nasional.

Alasan tidak adanya perjanjian langsung untuk mengikat penggunaan lahan karena saat itu konsep perencanaan pembangunan MRT fase II ini belum rampung.

Meski demikian, Tuty meyakinkan lahan seluas 6,1 hektare di Ancol Timur merupakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan depo MRT.

"Kalau dulu perencanaannya itu masih dilakukan oleh Kemenhub. Jadi visibility study-nya, perencanaan detail semua Kemenhub. Baru eksekusinya oleh pemprov yang menugaskan PT MRT," ujar Tuty, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

(baca: Pemprov DKI Sebut Depo MRT di Kampung Bandan Hasil Kajian Kemenhub)

Sinyal penolakan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai perubahan jalur MRT tersebut tak logis. Taufik merasa aneh mengapa hal itu bisa terjadi karena pada rapat dengan DPRD saat memaparkan rencana itu, PT MRT mengaku telah menyediakan lahan untuk depo.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, DPRD DKI Jakarta kemungkinan akan menolak pengajuan tambahan anggaran yang diminta PT MRT.

Penolakan akan ditetapkan dengan pertimbangan sudah adanya transportasi commuter line yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sebagai moda transportasi dari dan ke wilayah itu.

Politisi PKS itu menilai akan menjadi pemborosan jika kembali ada pembangunan transportasi dengan rute yang sama.

Penolakan perpanjangan jalur hingga Ancol juga dilakukan karena pemerintah pusat berencana membangun jalur light rail transit (LRT) dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jalur itu beririsan dengan jalur Bundaran HI-Ancol Timur yang saat ini hendak dibangun sehingga jika pembangunan MRT masih terus dilakukan dinilai akan tumpang tindih.

Triwisaksana menilai, di jalur itu juga tidak diperlukan terlalu banyak moda transportasi karena tak banyak warga yang menggunakan.

DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menyusun panitia khusus (pansus) guna membahas permohonan tambahan biaya perpanjangan pembangunan jalur MRT tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menghargai sikap anggota DPRD DKI yang kritis saat menanggapi permohononan tambahan biaya tersebut. Sumarsono mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pembicaraan dengan DPRD terkait alasan permohonan tambahan biaya itu.

Sumarsono tidak mau berandai-andai jika DPRD DKI akan menolak pengajuan tambahan pinjaman tersebut. Dia ingin berusaha memberi pemahaman kepada DPRD DKI tentang pentingnya perpanjangan jalur dengan mengajak mereka melihat langsung proyek pembangunan MRT.

Sumarsono mengatakan PT MRT juga akan memberi pemaparan tentang alasan perpanjangan jalur MRT hingga Ancol Timur. Dengan cara ini, Sumarsono berharap DPRD DKI bisa memiliki pemahaman yang sama dan menyetujui penambahan anggaran.

"Karena ternyata DPRD belum pernah turun ke bawah lihat konstruksi bangunan MRT. Makanya Selasa depan, sudah diagendakan, nanti bersama pimpinan DPRD akan kami tunjukkan apa yang sedang kami bangun," ujar Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/3/2017).

(baca: DPRD DKI Mulai Susun Nama Anggota Pansus MRT)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan belum mendapatkan laporan soal belum disetujuinya penambahan biaya pembangunan mass rapid transit (MRT) jalur Bundaran HI-Ancol Timur oleh DPRD DKI Jakarta.

Budi menyebut pihaknya akan meminta penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk memperjelas masalah yang terjadi. Selain itu, Budi juga akan melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Saat ini pemerintah baru bisa mengerjakan pembangunan MRT tahap I dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Tahap I ini direncanakan sudah mulai beroperasi pada Maret 2019.