Kompas.com - 22/03/2017, 22:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/17). KOMPAS.com/Dea AndrianiGubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/17).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, ide reklamasi Teluk Jakarta berasal dari Presiden Republik Indonesia Soeharto.

Ahok mengemukakan hal itu untuk merespon sikap pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang menolak reklamasi Teluk Jakarta.

"Ide reklamasi itu adalah ide pintarnya Pak Harto pada tahun 1990. Itu saja," kata Ahok di Jalan Proklamasi Nomor 53, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).

Ahok menjelaskan, reklamasi Teluk Jakarta sekaligus untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Melalui perluasan itu, kata Ahok, biaya logistik dan biaya hidup akan semakin menurun.

"Menurut saya, Pak Harto tuh cerdas. Dia membuat sebuah peraturan, semua reklamasi sertifikatnya punya DKI loh," kata Ahok.

Aturan yang dimaksud itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Menurut Ahok, Soeharto menjalankan reklamasi untuk menghindari pencemaran. Sebelum memutuskan reklamasi Teluk Jakarta, Soeharto yang memiliki kajian.  Contohnya kajian mengenai pulau yang berada di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Itu zaman Pak Harto yang menentukan. Makanya zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden) dipelajari lagi. Sama," kata Ahok.

Ia mengatakan, tak ada yang menolak reklamasi Teluk Jakarta pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kajian reklamasi saat itu dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP-4.

Karena itu, Ahok menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta bukan merupakan idenya.

"Jadi (reklamasi) semua ini berdasarkan kajian, bukan ide saya yang punya reklamasi. Saya enggak tahu (kalau reklamasi dibatalkan), Keppres mau dibatalkan atau tidak? Itu urusan pemerintah pusat," kata Ahok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 April: Ada 884 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.203 Pasien Dirawat

UPDATE 23 April: Ada 884 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 7.203 Pasien Dirawat

Megapolitan
Semarakkan Ramadhan, Pemprov DKI Gelar Konser Musik Jazz hingga Tur Virtual

Semarakkan Ramadhan, Pemprov DKI Gelar Konser Musik Jazz hingga Tur Virtual

Megapolitan
Warga Tetap Curi Start Mudik meski Khawatir Sebarkan Covid-19 di Kampung Halaman

Warga Tetap Curi Start Mudik meski Khawatir Sebarkan Covid-19 di Kampung Halaman

Megapolitan
Diburu Setelah Serang Seorang Balita, Monyet Liar di Palmerah Ditangkap Warga

Diburu Setelah Serang Seorang Balita, Monyet Liar di Palmerah Ditangkap Warga

Megapolitan
Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

Megapolitan
Tertimpa Pohon Tumbang di Kuningan Jaksel, Mobil Penyok, Pejalan Kaki Luka-luka

Tertimpa Pohon Tumbang di Kuningan Jaksel, Mobil Penyok, Pejalan Kaki Luka-luka

Megapolitan
Polresta Bogor Koordinasi dengan Polda Jabar soal Titik-titik Penyekatan Saat Masa Larangan Mudik

Polresta Bogor Koordinasi dengan Polda Jabar soal Titik-titik Penyekatan Saat Masa Larangan Mudik

Megapolitan
454 WN India Masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 11-22 April 2021

454 WN India Masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 11-22 April 2021

Megapolitan
Penginapan di Tebet Jadi Tempat Prostitusi Anak, Plt Wali Kota: Bisa Disegel Satpol PP

Penginapan di Tebet Jadi Tempat Prostitusi Anak, Plt Wali Kota: Bisa Disegel Satpol PP

Megapolitan
Pengemudi Porsche Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama, Polisi Cek Kamera ETLE

Pengemudi Porsche Masuk Jalur Transjakarta di Kebayoran Lama, Polisi Cek Kamera ETLE

Megapolitan
Kasus Prostitusi Online Anak di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Pemilik Penginapan

Kasus Prostitusi Online Anak di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Pemilik Penginapan

Megapolitan
Mayat Ditemukan Membusuk di Cideng, Kondisi Setengah Bugil dan Luka Bakar

Mayat Ditemukan Membusuk di Cideng, Kondisi Setengah Bugil dan Luka Bakar

Megapolitan
PT KAI Sebut Tak Ada Lonjakan Penumpang di Stasiun Senen dan Gambir

PT KAI Sebut Tak Ada Lonjakan Penumpang di Stasiun Senen dan Gambir

Megapolitan
Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X