Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinas Perumahan DKI: Kelanjutan Bedah Rumah Kewenangan Gubernur Terpilih

Kompas.com - 26/04/2017, 21:59 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin mengatakan, keberlanjutan progam bedah rumah yang dicanangkan Pemprov DKI saat ini merupakan kewenangan dari Gubernur DKI terpilih.

Arifin menjelaskan, Gubernur DKI memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan apakah program itu masih tetap akan dijalankan atau harus dihapuskan.

"Program rumah, gubernur terpilih punya kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kami pembantunya gubernur yang menjalankan apa kebijakan gubernur," ujar Arifin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/4/2017).

Dalam penghitungan suara melalui quick count sejumlah lembaga survei dan real count KPU DKI, perolehan suara calon gubernur-calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kalah dari hasil suara calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Baca: Dinas Perumahan Belum Tahu Kendala Program Bedah Rumah di Cilincing

Program bedah rumah, lanjut Arifin bisa saja dilanjutkan jika Anies-Sandiaga menilai program tersebut bermanfaat untuk warga. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anies-Sandiaga.

"Saya tidak bisa mengatakan lebih awal, menunggu saja," ujar Arifin.

Program bedah rumah dimulai sejak 17 April. program itu bertujuan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang tidak mampu.

Ahok sebelumnya meminta agar anggaran program bedah rumah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Hal ini karena, untuk program bedah rumah yang saat ini dilaksanakan masih menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Baca: Warga Khawatir Program Bedah Rumah Tak Dilanjutkan jika Ahok-Djarot Kalah Pilkada

Anggaran di APBD itu nantinya akan digunakan untuk membeli bahan bangunam seperti semen, pasir, atap, maupun keperluan renovasi rumah lainnya.

Jika hasil rekapitulasi perolehan suara KPU DKI Jakarta sama dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei, maka Anies-Sandiaga akan menggantikan Ahok-Djarot sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan akan dilakukan pada Oktober 2017.

Kompas TV Andai Jakarta Tanpa Pasukan Oranye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com