Saat Sandiaga Melirik Sistem "Online" untuk Gantikan Parkir Meter

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno diundang untuk mendapat pemaparan dari pengembang aplikasi "Jukir" di kantor Bubu.com yang berlokasi di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Pada kesempatan itu, pengembang aplikasi "Jukir" memaparkan mengenai tidak efektifnya penerapan sistem parkir meter di Jakarta.

Sistem parkir meter diketahui mulai diberlakukan di Jakarta pada sekitar tahun 2014, dimulai di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Saat ini, sistem tersebut sudah mulai diberlakukan di sejumlah kawasan lainnya, di antaranya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat; Jalan Falatehan, Jakarta Selatan; dan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sistem parkir meter ditandai dengan adanya mesin khusus yang dinamakan Terminal Parkir Elektrinik (TPE).

Pada sistem pembayaran parkir dengan mesin TPE, pembayaran dilakukan secara non tunai dengan kartu elektronik. Pada sistem ini, juru parkir dilarang menerima uang tunai dari pengguna jasa.

Namun dalam pemaparannya, pengembang aplikasi "Jukir" menilai sistem parkir meter yang kini diterapkan di Jakarta tidak cukup berhasil mencegah kebocoran.

Baca: Sandiaga: Parkir Meter Bukan Budaya Kita

Karena kebanyakan warga yang memarkirkan kendaraannya bukan membayar sendiri biaya parkir langsung di mesin, melainkan menitipkan uangnya ke juru parkir.

"Ini yang bisa jadi celah adanya permainan," ujar salah seorang pengembang aplikasi "juru parkir" kepada Sandi.

Selama pemaparan, pengembang aplikasi "Jukir" menjelaskan keunggulan penerapan sistem parkir secara online dibandingkan sistem parkir meter.

Salah satu keunggulan utama yang mereka jelaskan adalah tetap diberdayakannya seorang juru parkir. Namun yang membedakan, pembayaran tidak dilakukan secara langsung, tetapi secara online melalui aplikasi.

Para pengembang aplikasi mengatakan bahwa sistem parkir dengan pembayaran secara online melalui aplikasi "Jukir" kini sudah diterapkan di banyak lokasi di Kota Bekasi dan Tangerang Selatan.

Mereka pun berharap agar nantinya Pemprov DKI mau bekerja sama menerapkan sistem yang sama di Jakarta. Ditemui usai pertemuan, Sandi menilai sistem parkir dengan pembayaran secara online lebih tepat ketimbang sistem parkir meter.

Baca: Inilah Kendala dan Solusi Dishubtrans Soal Parkir Meter

Karena ia menilai sistem parkir meter hanya cocok diterapkan di negara yang karakter masyarakatnya individualis. Hal yang disebut Sandi berbeda dengan karakter masyarakat Indonesia.

"Kalau kita lihat di sini parkir kita dibantuin, mau belanja ada yang bantuin. Karena memang banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan," kata Sandi.

Menurut Sandi, keberadaan juru parkir sama seperti ojek. Ia menyebut keduanya merupakan kearifan lokal yang tidak akan pernah bisa dihilangkan di tengah masyarakat.

Karena itu, seperti ojek yang kini sudah banyak menggunakan basis aplikasi, Sandi menilai hal yang sama juga bisa diterapkan terhadap sistem perparkiran.

"Enggak akan kebayang kalau di Amerika ada jukir. Tapi kalau di Indonesia ada jukir. Di Amerika ada parkir meter yang sangat sukses dan berjalan baik, tapi di sini dari laporan teman-teman tidak berjalan. Salah satunya adalah karena enggak merangkul kearifan lokal kita," ujar Sandi.

Namun, Sandi belum dapat memastikan apakah nantinya sistem perparkiran dengan parkir meter di Jakarta dibawah kepemimpinan dirinya dan Anies akan diubah melalui aplikasi saat nantinya dirinya sudah resmi menjabat.

Baca: Djarot Minta Sandiaga Belajar Pengelolaan Sistem Parkir

Sebab, ia menyebut butuh kajian untuk bisa merealisasikan hal itu. Menurut Sandi, hasil pemaparan dari pengembang aplikasi "Jukir" akan ia laporkan ke tim transisi bidang transportasi.

Tim transisi sendiri diketahui baru akan efektif bekerja setelah Anies dan Sandi resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dijadwalkan dilakukan pada 4 Mei.

"Kalaupun nanti (sistem online) diterapkan harus ada pilot project dulu dan diketahui efektivitasnya seperti apa. Tapi yang pasti kita sebagai pemerintah harus menangkap ide dari bawah. Terutama ide-ide yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja," ucap Sandi.