"Warisan" Ahok yang Terancam Gagal Dieksekusi Wali Kota Tahun Ini...

Kompas.com - 25/08/2017, 08:00 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) "mewariskan" pekerjaan kepada jajaran wali kota di lima kota administratif saat ia masih menjabat sebagai gubernur.

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok kepada para wali kota yakni melakukan pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.

Baca: Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini

Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

"Untuk RPTRA, kami udah siap ada enam lokasi, anggarannya pun. Legislasinya ada kewenangan dari wali kota, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa melaksanakan," kata Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam rapat, Kamis (24/8/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam rapat kemarin.

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif.

Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Jika Ahok masih menjabat, lanjut Syarif, Ahok akan meminta kesalahan tersebut diperbaiki. Syarif pun menyayangkan dimatikannya anggaran tersebut dalam KUPA-PPAS APBD 2017.

"Ini preseden buruk, bahwa perencanaan yang buruk kemudian setelah pemegang kebijakan tidak ada, lempar barang, tahu-tahu tidak dilaksanakan, kemudian dicarilah alasan nomenklatur salah," kata Syarif.

Baca: Pengadaan Lahan RPTRA Terancam Gagal Dieksekusi pada 2017

Terancam gagal dieksekusi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pengadaan lahan RPTRA tersebut terancam gagal dieksekusi pada 2017 karena anggarannya dimatikan.

DPRD DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada eksekutif sampai hari ini, Jumat (25/8/2017), untuk memperbaiki perencanaan dan regulasinya agar pengadaan lahan bisa dieksekusi hingga akhir 2017.

Apabila sampai rapat hari ini tidak diperbaiki, anggaran tersebut tidak bisa diserap pada APBD Perubahan 2017.

"Kalau tidak ada perbaikan, terpaksa dikembalikan," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana.

Sani mengatakan, perencanaan yang dilakukan eksekutif kurang baik. Pengisian e-komponen juga bermasalah.

"Sehingga anggaran Rp 50 miliar di tiap kota itu tidak bisa diserap, padahal kan kebutuhan kita untuk menambah jumlah taman, termasuk RPTRA di dalamnya, itu kan sangat tinggi," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Megapolitan
200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Megapolitan
Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Megapolitan
Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Megapolitan
3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

Megapolitan
Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Megapolitan
PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.