Djarot: Apakah RPTRA Tak Dieksekusi karena Koordinasi dengan Tim Sinkronisasi?

Kompas.com - 28/08/2017, 11:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan anggaran pengadaan lahan untuk ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

Dia juga mempertanyakan apakah penghapusan anggaran itu karena salah nomenklatur atau adanya koordinasi dengan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Kayak enggak pernah bebasin lahan aja sampai salah masukin nomenklatur, atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak ngerti ya," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: Djarot: Apakah Pemerintahan Berikutnya Masih Membangun RPTRA?)

Menurut Djarot, seharusnya jajaran wali kota di lima kota administratif bisa membebaskan lahan untuk pengadaan RPTRA pada 2017 agar pembangunan bisa dimulai pada 2018.

Apabila anggaran dihapus karena kesalahan nomenklatur, Djarot berharap kesalahan itu bisa diperbaiki.

"Kalau kami bisa perbaiki nomenklaturnya, kami perbaiki sehingga masih ada waktu September-Desember, masa enggak bisa menyediakan lahan untuk RPTRA, sedangkan untuk pembangunannya itu bisa melalui APBD 2018," kata dia.

(baca: Mengapa Perlu Ada Dewan Pakar dan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi?)

Djarot kini tengah mencari penyebab dihapusnya anggaran pengadaan lahan RPTRA tersebut.

Pengadaan lahan dan pembangunan RPTRA merupakan "warisan" pekerjaan untuk jajaran wali kota di lima kota administratif saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjabat gubernur.

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok yakni melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari KUPA-PPAS APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta karena jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK]: Intimidasi Simpatisan FPI terhadap Polisi | Kondisi Covid-19 di Jakarta Semakin Mengkhawatirkan

[POPULER JABODETABEK]: Intimidasi Simpatisan FPI terhadap Polisi | Kondisi Covid-19 di Jakarta Semakin Mengkhawatirkan

Megapolitan
Menyoal Hasil Swab Rizieq Shihab yang Tak Dilaporkan ke Pemerintah

Menyoal Hasil Swab Rizieq Shihab yang Tak Dilaporkan ke Pemerintah

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Hujan, Tangerang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Hujan, Tangerang Cerah Berawan

Megapolitan
Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Menhub Diminta Turun Tangan soal Penghapusan Trase LRT Velodrome-Manggarai

Megapolitan
Momen Haru Sara Djojohadikusumo Sampaikan Pesan kepada Anaknya yang Berkebutuhan Khusus

Momen Haru Sara Djojohadikusumo Sampaikan Pesan kepada Anaknya yang Berkebutuhan Khusus

Megapolitan
Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X