Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Punya Rumah Sendiri atau Sewa?

Kompas.com - 20/09/2017, 06:30 WIB
Pelapor Khusus PBB  Leilani Farha dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema Perumahan adalah Hak Asasi Manusia, Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARPelapor Khusus PBB Leilani Farha dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema Perumahan adalah Hak Asasi Manusia, Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam diskusi yang digelar Rujak Center for Urban Studies bertema "Perumahan adalah Hak Asasi Manusia", Pelapor Khusus PBB Leilani Farha menjawab soal kepemilikan dan sewa rumah yang menjadi perdebatan program selama Pilkada Jakarta.

Selasa (19/9/2017) malam, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Aryo Djojohadikusomo bertanya kepada Farha mana yang lebih baik. Ia menceritakan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur petahana menerapkan kebijakan rumah susun sewa.

Sementara lawannya, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, memercayai tempat tinggal yang layak adalah yang dimiliki.

"Jadi mana yang benar? Sebab saya dan kandidat yang saya dukung percaya rumah harus dimiliki," kata Aryo di Goethe Haus, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Baca: Rumah 25 Meter Persegi Bisa Dibangun dalam Sehari

Menurut Farha yang telah berkecimpung lama di hak atas tempat tinggal, sewa atau kepemilikan bagi masyarakat miskin, tak jadi masalah.

"Tidak ada dikte pemenuhan hak atas tempat tinggal harus kepemilikan. Sewa atau kepemilikan bisa saja," kata Farha menjawab pertanyaan Aryo.

Farha mengatakan hak atas tempat tinggal bisa dipenuhi melalui sistem sewa rusun. Asalkan, masyarakat dipastikan terjamin bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama.

Sewa yang dipatok pun juga harus sesuai kemampuan. Hak kepemilikan tak melulu ideal jika pada akhirnya menambah beban utang warga yang tak bisa dilunasi.

Baca: Persoalan Hunian, Mulai dari Izin Sampai Rumah Deret

Karena tidak adanya pakem soal sewa dan kepemilikan, Farha menyarankan agar pemangku kebijakan mendengar keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Farha, alih-alih pemerintah memutuskan yang terbaik menurut pemerintah, seharusnya ada jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan keinginan masyarakat.

"Dengar dan pahami apa yang diinginkan komunitas. Bahas kesulitan dan negosiasikan dengan pemerintah," ujar Farha.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

Megapolitan
Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Megapolitan
Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Megapolitan
Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Megapolitan
Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Megapolitan
Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI,  Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI, Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Megapolitan
145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Megapolitan
Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Megapolitan
Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Megapolitan
Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Pesimistis Dapat Jemput Bola Donor Darah

PMI Kota Bekasi Pesimistis Dapat Jemput Bola Donor Darah

Megapolitan
Lurah Gambir Sebut Banyak Warganya yang Mudik karena Sulit Jalankan Usaha Saat Pandemi Corona

Lurah Gambir Sebut Banyak Warganya yang Mudik karena Sulit Jalankan Usaha Saat Pandemi Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X