DKI Persilakan Kemenkumham Pakai Lahan Tambahan di Ciangir

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kemungkinan sisa lahan yang belum dimanfaatkan di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, bisa digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah bekerja sama memanfaatkan aset lahan DKI di Ciangir seluas 30 hektar untuk pembangunan komplek Permukiman Pemasyarakatan bagi para narapidana.

"Aset kami yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan HAM ini kurang lebih 30 hektar. Mudah-mudahan dua tahun selesai dibangun. Kalau masih kurang, nanti boleh ambil lagi, Pak Menteri," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pada acara peresmian pembangunan permukiman napi itu di Ciangir, Rabu (11/10/2017).

Lihat juga: Permukiman Napi di Ciangir Didesain Terbuka, Bagaimana Pengamanannya?

Saefullah menjelaskan, awalnya aset milik DKI di Ciangir seluas 98 hektar sempat mau dibangun tempat pengolahan sampah terpadu, seperti yang ada di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, belakangan pihaknya mulai fokus pada sistem pengolahan sampah secara modern, berbasis teknologi intermediate treatment facility (ITF).

"Saat ini, orientasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan sampah tidak lagi dibuang atau ditumpukan. Kami sedang membidik pengelolaan sampah ITF, nanti akan ada di tengah kota sendiri dan di beberapa lokasi di pinggiran kota," kata Saefullah.

Baca juga: Permukiman Napi di Ciangir Akan Dilengkapi Sarana Olahraga hingga Pasar

Pembangunan komplek Permukiman Pemasyarakatan Ciangir akan berlangsung selama dua tahun. Kompelks itu nanti akan dibagi ke dalam beberapa area, di antaranya rumah susun untuk tempat tinggal warga binaan, area publik terbuka termasuk tempat pelaksanaan program binaan, hingga area pembinaan skala industri.