Sekda DKI Saefullah Dilaporkan Nelayan Muara Angke ke PN Pusat

Kompas.com - 12/10/2017, 15:17 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat menghadiri peresmian Gerai SIM dan Samsat Pluit Village, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comSekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat menghadiri peresmian Gerai SIM dan Samsat Pluit Village, Jakarta Utara, Selasa (15/8/2017).
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dilaporkan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang terkena dampak pembangunan pulau reklamasi, khususnya Pulau D oleh PT Kapuk Naga Indah (PT KNI), ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kuasa hukum Aliansi Korban Reklamasi (Akar) Jakarta, Mohamad Taufiqurrahman, menjelaskan, proyek reklamasi sempat dihentikan (moratorium), lantaran proses Amdal dan perizinan yang bermasalah serta pembangunannya menyalahi aturan.

Menurut dia, saat moratorium masih berlaku, Pemprov DKI Jakarta yang diwakili oleh Saefullah, dan PT KNI, menandatangani Perjanjian Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 1/AKTA/NOT/VII/2017 tentang Penggunaan/Pemanfaatan Tanah di atas Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara Pulau 2 A (Pulau D).

Baca: Moratorium Reklamasi Dicabut, Ini Kata Menteri ATR

"Perjanjian itu ditandatangani oleh Saefullah bersama Direktur PT KNI Surya Pranoto Budihardjo pada tanggal 11 Agustus 2017, saat moratorium masih diberlakukan, jadi itu melawan hukum," ucap Taufiq di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Kamis (12/10/2017).

Baca: Pemprov DKI Surati DPRD Minta Raperda Reklamasi Disahkan

"Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk mendaftarkan gugatan di PN Jakpus, sehingga apa yang sudah dilakukan pemprov dalam hal ini Sekda Saefullah yang bekerja sama dengan PT KNI, harus dimintai pertanggungjawaban, sehingga tuntutan teman-teman yang merasa terganggu karena aktivitas di Pulau D ini bisa terjawab," ujarnya.

Baca: Sekda: Pak Djarot Tinggal Dua Hari, Impossible Raperda Reklamasi Selesai Pekan Ini

Gugatan perdata yang dilayangkan Tim Advokasi AKAR Jakarta bersama para nelayan diterima dan terdaftar dengan nomor 529/PDT/2017. Mereka meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan.

 

Berita ini telah tayang di Warta Kota dengan judul: Nelayan yang Terdampak Pembangunan Pulau Reklamasi Gugat Sekda DKI Saefullah Ke PN Jakpus



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Musik Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apapun

Megapolitan
Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Pasar Muamalah di Depok yang Terima Transaksi Dinar dan Dirham Tak Punya Izin

Megapolitan
F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

F-PKS: Mayoritas Fraksi DPRD DKI Dorong Pilkada Jakarta Digelar 2022

Megapolitan
Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Monyet Liar Masuk Kawasan Perumahan Puspitek Tangsel, Warga Resah

Megapolitan
Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Polisi: Pelaku Penjual Satwa Dilindungi Berkamuflase Pedagang Binatang

Megapolitan
Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Kabar Viral Pasar Muamalah di Depok Transaksi Pakai Dirham dan Dinar, Ini Penjelasan Lurah

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakbar Terpakai 92,6 Persen

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Bocah 5 Tahun Diserang Monyet Liar di Perumahan Puspitek, Luka 23 Jahitan

Megapolitan
Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Jadi Penyintas Covid-19, Wali Kota Depok Donasikan Plasma Konvalesen

Megapolitan
Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Jasad Perempuan Mengambang di Danau Kabupaten Bekasi, Korban Alami Gangguan Jiwa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X