Polisi Selidiki Berbagai Data dan Aturan Reklamasi Teluk Jakarta - Kompas.com

Polisi Selidiki Berbagai Data dan Aturan Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 12/10/2017, 18:53 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah menyelidiki berbagai data dan aturan terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, penyelidikan perlu dilakukan agar pihak kepolisian memahami persoalan soal reklamasi itu. Sebab, persoalan tersebut tengah menjadi polemik di masyarakat.

"Data bagaimana reklamasi itu, apa aturan, norma hukum yang mendasari pembangunan reklamasi. Itu semua mau saya dapatkan sekarang, hingga next time kalau ada orang yang bertanya reklamasi kepada Polri, Polri bisa menjawab," kata Adi saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2017).

Adi menambahkan, saat ini penyidik masih mengumpulkan data-data mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Dia tidak mau berandai-andai mengenai apa temuan tindak pidana dari proyek tersebut.

"Tindak pidana itu muncul nanti di akhir kalau memang itu pun ada. Kami kan gak bisa berandai-andai ada pidananya atau tidak. Saat ini teman-teman sedang bekerja," kata Adi.

Baca juga: Di Atas Pulau Reklamasi, Djarot Groundbreaking Dermaga dan Sport Venue

Polisi, kata Adi, juga bakal melibatkan sejumlah ahli dalam penyelidikan ini. Keterangan dari sejumlah ahli diperlukan agar polisi memiliki panduan terkait persoalan reklamasi.

"Jadi besok kalau memang kami sudah dapatkan semua, sudah lengkap, kan akan lebih baik. Jadi suatu saat ada hak yang muncul dari permasalahan reklamasi, kami sudah punya dasar menangani ini seperti ni, aturannya seperti ini," ujar Adi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati sebelumnya mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut B Panjaitan telah resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Lihat juga: Bisakah Anies-Sandi Batalkan Raperda Reklamasi?

Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Moratorium dari Pak Menko Maritim alhamdulillah sudah ditandatangani, tanggal 5 Oktober malam. Intinya itu mencabut. Kan yang lalu Pak Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat (moratorium) ya. Nah itu dicabut," kata Tuty.


Kompas TV Publik pun menanti Anies-Sandi untuk membawa Jakarta lebih baik.

EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah

Regional
Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Ridwan Kamil Targetkan Raih 10 Persen Suara Pemilih Gamang

Regional
Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Bangunan Berarsitektur Unik Ini Jadi Spot Foto di Yogyakarta

Regional
Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Dedi Mulyadi Nilai Polri, TNI dan Pemprov Jabar Profesional Kawal Kampanye

Regional
PDI-P: SBY 'Playing Victim', Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Nasional
Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Megapolitan
Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Regional
Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Nasional
Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Regional
Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Regional
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

Megapolitan
Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Nasional
Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Megapolitan
Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Regional

Close Ads X